Oleh: Nanda Pratama
Pemerintah terus memperkuat efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui serangkaian kebijakan efisiensi, evaluasi menyeluruh, serta penguatan tata kelola agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih optimal oleh masyarakat tanpa mengurangi kualitas layanan. Langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan salah satu program prioritas nasional, sekaligus memastikan setiap anggaran yang dialokasikan mampu menghasilkan manfaat yang maksimal, khususnya bagi peserta didik dan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya penyempurnaan program setelah lebih dari satu tahun pelaksanaan sehingga berbagai kendala yang muncul di lapangan dapat segera diperbaiki melalui mekanisme evaluasi yang berkelanjutan.
Komitmen memperkuat efisiensi tersebut terlihat dalam pertemuan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang di Kementerian Keuangan, Jakarta. Pertemuan itu membahas berbagai langkah strategis untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran Program MBG agar pelaksanaannya semakin efektif. Menurut Purbaya Yudhi Sadewa, BGN telah menyampaikan rencana penghematan anggaran yang dinilai cukup besar sebagai bagian dari penyempurnaan tata kelola program.
Purbaya menjelaskan bahwa langkah efisiensi tersebut merupakan hasil evaluasi internal BGN yang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tanpa mengurangi mutu layanan kepada masyarakat. Mengenai besaran penghematan, ia tidak memberikan angka pasti meskipun menilai nilainya berada pada kisaran yang cukup signifikan dan menyarankan agar rincian lebih lanjut disampaikan langsung oleh pihak BGN. Sebelumnya, pada Maret 2026, Purbaya juga pernah menyampaikan bahwa inisiatif efisiensi internal BGN telah menghasilkan potensi penghematan hingga sekitar Rp40 triliun.
Langkah efisiensi tersebut turut tercermin dalam penyesuaian pagu anggaran Program MBG pada APBN 2026 yang berubah dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Meskipun terjadi penyesuaian anggaran, realisasi belanja program hingga Mei 2026 tetap menunjukkan perkembangan positif dengan mencapai Rp88,15 triliun atau meningkat 17,5 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi tidak identik dengan pengurangan kualitas pelayanan. Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kualitas menu makanan bergizi yang diterima para penerima manfaat tetap menjadi prioritas utama sehingga penghematan anggaran hanya dilakukan melalui optimalisasi tata kelola dan penggunaan sumber daya yang lebih efektif.
Selain fokus pada efisiensi anggaran, pemerintah juga memperkuat sistem pengawasan agar pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan di berbagai daerah akan dilibatkan untuk melakukan pemantauan rutin terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pengawasan berkala tersebut diharapkan mampu memastikan setiap tahapan pelaksanaan berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemerintah juga memperluas kerja sama dengan BGN melalui optimalisasi pemanfaatan kantor KPKNL untuk mendukung pemeriksaan fisik, sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan pengelolaan keuangan bagi kepala SPPG. Di samping itu, penambahan tenaga ahli di bidang gizi maupun keuangan juga dipersiapkan guna memperkuat kualitas layanan dan pengelolaan program di lapangan.
Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan bahwa evaluasi terhadap Program MBG perlu terus dilakukan, terutama di wilayah 3T yang masih menghadapi berbagai tantangan implementasi. Ia mengatakan masih ditemukan sejumlah pelaksanaan program di daerah 3T yang belum berjalan optimal meskipun anggaran telah dialokasikan. Luhut menilai kondisi tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan melakukan pemangkasan anggaran, melainkan membutuhkan solusi yang lebih komprehensif melalui perbaikan sistem pelaksanaan, pengawasan, dan koordinasi antarlembaga agar setiap dana yang telah dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Luhut Binsar Pandjaitan juga menilai pelaksanaan Program MBG memberikan banyak pelajaran penting mengenai pengelolaan kebijakan berskala nasional. Menurutnya, implementasi secara bertahap akan memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah untuk mengenali berbagai tantangan teknis sejak awal sehingga setiap kendala dapat diselesaikan sebelum cakupan program diperluas. Ia menilai pendekatan bertahap akan membantu pemerintah melakukan penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi lapangan, sehingga efektivitas program terus meningkat seiring bertambahnya pengalaman pelaksanaan.
Setelah lebih dari satu tahun berjalan, Luhut meyakini pemahaman pemerintah terhadap kebutuhan operasional maupun tantangan teknis kini jauh lebih baik dibandingkan pada masa awal peluncuran program. Karena itu, Dewan Ekonomi Nasional optimistis kualitas pelaksanaan MBG akan semakin meningkat dalam enam bulan hingga satu tahun mendatang berkat penyempurnaan tata kelola yang dilakukan secara berkelanjutan.
Selama satu tahun terakhir, pemerintah juga mencatat berbagai keberhasilan dalam menjalankan agenda pembangunan nasional, mulai dari menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global, memperkuat ketahanan pangan, memperluas pembangunan infrastruktur, meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan, mempercepat transformasi digital pemerintahan, hingga memperkuat berbagai program perlindungan sosial yang menyasar masyarakat rentan.
Program MBG menjadi salah satu wujud nyata komitmen tersebut karena tidak hanya mendukung peningkatan kualitas gizi generasi muda, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi daerah melalui keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Dengan evaluasi yang terus dilakukan, penguatan pengawasan, serta kebijakan efisiensi yang tetap menjaga kualitas pelayanan, Program MBG diyakini akan semakin efektif dalam mencapai tujuan besarnya.
*) Analis Kebijakan Publik
