Oleh : Rahmat Hidayat )*
Target pemerintah untuk mendorong pertumbuhan investasi hingga 7 persen pada 2027 layak dibaca sebagai sinyal optimisme terhadap prospek ekonomi nasional. Di tengah ketidakpastian global, pemerintah tidak memilih pendekatan defensif, tetapi justru menyiapkan akselerasi investasi sebagai salah satu mesin utama untuk membawa pertumbuhan ekonomi menuju level 6 persen. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada 1 September 2026 menyampaikan bahwa percepatan pertumbuhan investasi hingga 7 persen menjadi kebutuhan penting untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa investasi ditempatkan bukan sekadar sebagai indikator ekonomi, melainkan sebagai instrumen strategis untuk memperbesar kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat dunia usaha, serta meningkatkan daya saing nasional. Akselerasi investasi juga dinilai dapat menciptakan efek berganda terhadap berbagai sektor ekonomi melalui peningkatan aktivitas produksi, konsumsi, perdagangan, dan pembangunan infrastruktur.
Optimisme tersebut memiliki pijakan yang cukup kuat. Pada semester I 2026, realisasi investasi Indonesia telah mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2 persen secara tahunan. Capaian tersebut juga menyerap sekitar 1,45 juta tenaga kerja langsung. Artinya, investasi telah memperlihatkan kontribusi nyata terhadap aktivitas ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja, sekaligus memberikan modal penting bagi pemerintah untuk memasang target yang lebih tinggi pada 2027.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani mengatakan perkembangan investasi memiliki peran penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Pihaknya menjelaskan bahwa investasi telah memberikan kontribusi sekitar 39 persen terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2026. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan investasi mencapai 6,87 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang berada pada level 5,06 persen.
Rosan juga menekankan bahwa investasi tidak semata-mata perlu dilihat dari besarnya angka realisasi, tetapi juga dari kemampuannya memperkuat fondasi ekonomi nasional. Pandangan tersebut menegaskan pentingnya mengarahkan investasi pada kegiatan produktif yang mampu menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kapasitas industri, serta memperkuat keterhubungan antara industri besar dengan pelaku usaha domestik.
Untuk 2027, pemerintah menargetkan realisasi investasi mencapai Rp2.322 triliun, meningkat 13,8 persen dibandingkan target 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun. Target tersebut menjadi bagian dari kebutuhan investasi nasional periode 2025–2029 yang diproyeksikan mencapai Rp13.032 triliun. Besarnya target menunjukkan bahwa pemerintah melihat investasi sebagai fondasi penting dalam memperluas kapasitas ekonomi nasional sekaligus mendukung agenda pembangunan jangka menengah.
Tantangannya adalah memastikan target tersebut tidak berhenti pada angka perencanaan. Karena itu, pembenahan iklim investasi menjadi pekerjaan penting. Pemerintah perlu memastikan kepastian hukum, penyederhanaan regulasi, percepatan perizinan, ketersediaan infrastruktur, serta kepastian penyelesaian berbagai hambatan yang dapat mengganggu realisasi proyek. Integrasi sistem perizinan juga perlu terus diperkuat agar investor memperoleh kepastian dan kecepatan dalam merealisasikan komitmen investasinya.
Di sisi lain, strategi untuk mencapai pertumbuhan investasi 7 persen juga membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga pengelola investasi nasional. APBN dapat diarahkan sebagai katalisator untuk mendorong keterlibatan swasta, sementara investasi pada sektor strategis dan hilirisasi diharapkan mampu memperbesar nilai tambah di dalam negeri. Pendekatan tersebut menjadi penting karena kebutuhan pembiayaan pembangunan semakin besar sementara ruang fiskal pemerintah tetap perlu dikelola secara prudent.
Optimisme terhadap prospek pertumbuhan juga terlihat dari pandangan Bank Indonesia. Gubernur BI terpilih Destry Damayanti menilai perekonomian Indonesia pada 2027 memiliki peluang untuk mencapai pertumbuhan sekitar 6 persen. Peningkatan investasi domestik dan percepatan proyek infrastruktur strategis menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung pencapaian sasaran tersebut. Bank Indonesia sendiri memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2027 berada pada kisaran 5,2–6 persen.
Selain mengejar peningkatan nilai investasi, pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan tersebut memiliki kualitas dan persebaran yang semakin baik. Investasi diharapkan tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi, tetapi juga mampu membuka peluang baru di berbagai daerah. Penyebaran investasi akan memperkuat aktivitas ekonomi regional, meningkatkan kapasitas pelaku usaha lokal, serta menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dengan demikian, pertumbuhan investasi dapat memberikan dampak yang lebih merata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Sektor hilirisasi juga menjadi salah satu kunci untuk memastikan investasi menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian. Pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya alam dapat mendorong Indonesia tidak lagi hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah, tetapi semakin kuat sebagai basis produksi dan manufaktur. Penguatan rantai pasok domestik, peningkatan kapasitas teknologi, serta keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam ekosistem industri menjadi faktor penting agar manfaat investasi dapat dirasakan lebih luas.
Pada saat yang sama, peningkatan investasi perlu berjalan beriringan dengan penguatan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi dan kebijakan pemerintah. Konsistensi regulasi, koordinasi antarlembaga, serta kemampuan pemerintah memberikan kepastian terhadap proyek yang telah memiliki komitmen investasi akan menjadi penentu keberhasilan target 2027. Kepercayaan tersebut dapat menjadi modal penting untuk menarik investasi jangka panjang yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga berkontribusi terhadap transformasi struktural ekonomi Indonesia.
)* Pemerhati Masalah Ekonomi
