Jakarta – Kebijakan proteksionis Amerika Serikat yang menetapkan tarif impor sebesar 32 persen terhadap sejumlah produk asal Indonesia mulai 3 April 2025 memicu kekhawatiran di kalangan pelaku industri dalam negeri. Sektor otomotif, elektronik, hingga industri padat karya seperti tekstil dan pakaian jadi menjadi yang paling terancam oleh kebijakan ini.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, memperingatkan bahwa dampak kebijakan ini dapat meluas dan signifikan. “Tarif baru ini dapat memicu resesi pada kuartal IV 2025 serta mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor,” ujarnya.
Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto segera merespons dengan menyiapkan strategi menyeluruh guna menjaga stabilitas ekonomi nasional. Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Noudhy Valdryno, mengungkapkan bahwa ada tiga fokus utama yang menjadi prioritas Prabowo dalam merespons gejolak global ini.
Pertama, Indonesia memperluas kemitraan perdagangan melalui keanggotaan dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan). Langkah ini membuka akses ekspor ke pasar non-tradisional dan mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat. Dengan bergabung ke dalam blok ekonomi tersebut, Indonesia juga dapat terlibat dalam perjanjian dagang multilateral yang memberi manfaat jangka panjang.
Kedua, pemerintah mempercepat hilirisasi sumber daya alam agar tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah. Salah satu keberhasilan yang telah dicapai adalah di sektor nikel, di mana nilai ekspor melonjak dari US$ 3,7 miliar pada 2014 menjadi US$ 34,3 miliar pada 2022. Untuk mendukung agenda hilirisasi ini, Prabowo meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang bertugas mendanai proyek-proyek strategis di berbagai sektor seperti mineral, energi, perkebunan, kelautan, dan kehutanan. Diharapkan, langkah ini menjadikan industri dalam negeri lebih mandiri dan berdaya saing tinggi di tingkat global.
Ketiga, pemerintah juga memperkuat konsumsi dalam negeri sebagai penyangga utama ekonomi nasional. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditargetkan menjangkau 82 juta penerima manfaat hingga akhir 2025 guna mendorong daya beli masyarakat. Dengan meningkatnya konsumsi, sektor industri domestik tetap dapat tumbuh meskipun tekanan eksternal meningkat.
Di samping itu, pendirian 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi upaya pemerintah dalam memperkuat perekonomian desa, menciptakan lapangan kerja baru, serta mempercepat perputaran uang di daerah-daerah.
Melalui kombinasi strategi diplomasi dagang, hilirisasi sumber daya alam, dan penguatan ekonomi domestik, Presiden Prabowo menjadikan Indonesia lebih tangguh dan tidak mudah goyah menghadapi tantangan global, termasuk dampak kebijakan tarif tinggi dari Amerika Serikat.
