Oleh Ardianto Malik )*
Kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk mewajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal menandai babak baru dalam tata kelola perdagangan Indonesia. Langkah yang diumumkan dalam Sidang Paripurna DPR RI tahun sidang 2025–2026 tersebut tidak sekadar menjadi kebijakan administratif perdagangan, tetapi mencerminkan strategi besar pemerintah dalam mengembalikan kendali negara terhadap kekayaan alam nasional. Melihat kondisi global yang semakin kompetitif dan penuh ketidakpastian, kebijakan ini menjadi upaya serius pemerintah untuk memastikan bahwa hasil sumber daya alam Indonesia benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat.
Selama bertahun-tahun, sektor ekspor komoditas Indonesia menghadapi berbagai persoalan, mulai dari praktik under-invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor ke luar negeri. Akibatnya negara kehilangan potensi penerimaan yang sangat besar. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kerugian akibat praktik under-invoicing selama puluhan tahun mencapai ribuan triliun rupiah. Angka tersebut menggambarkan betapa seriusnya persoalan kebocoran dalam tata niaga ekspor nasional.
Karena itu, keputusan pemerintah menunjuk BUMN sebagai eksportir tunggal pada tahap awal untuk komoditas strategis seperti CPO, batu bara, dan bijih besi dapat dipahami sebagai bentuk penguatan peran negara dalam mengawasi arus perdagangan internasional. Negara ingin memastikan bahwa transaksi ekspor tercatat dengan baik, transparan, dan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan nasional.
Strategi baru ini sesungguhnya menunjukkan keberanian pemerintah dalam membenahi struktur perdagangan komoditas yang selama ini cenderung dikuasai mekanisme pasar tanpa kontrol yang memadai. Di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional, optimalisasi penerimaan dari sumber daya alam menjadi keharusan. Apalagi Indonesia merupakan negara yang kaya akan komoditas unggulan dunia, mulai dari sawit, batu bara, hingga mineral strategis.
Kebijakan yang akan diterapkan secara bertahap mulai Juni hingga September 2026 itu juga memperlihatkan bahwa pemerintah berupaya menjaga proses transisi agar tidak menimbulkan guncangan mendadak bagi pelaku usaha. Pada tahap awal, perusahaan eksportir masih diberi ruang untuk mengalihkan transaksi dagang kepada BUMN dalam masa transisi. Selanjutnya, seluruh kontrak dan transaksi ekspor akan berada di bawah koordinasi BUMN yang ditunjuk pemerintah. Pendekatan bertahap ini penting agar dunia usaha memiliki waktu untuk menyesuaikan diri terhadap sistem baru yang diterapkan pemerintah.
Dukungan terhadap langkah pemerintah juga datang dari berbagai kalangan. Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association, Sari Esayanti, menilai penguatan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam merupakan langkah yang penting agar manfaat sektor tambang dapat dirasakan lebih optimal oleh negara dan masyarakat. Ia menegaskan bahwa industri pertambangan pada prinsipnya siap mendukung kebijakan pemerintah untuk memperkuat tata kelola sektor minerba.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kalangan industri memahami pentingnya reformasi tata niaga ekspor demi menciptakan sistem yang lebih sehat dan akuntabel. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi yang diterapkan tetap memberikan kepastian usaha sehingga daya saing Indonesia di pasar internasional tetap terjaga. Keseimbangan antara penguatan kontrol negara dan kepastian investasi menjadi faktor penting agar kebijakan ini dapat berjalan efektif tanpa mengurangi minat investor.
Pandangan positif terhadap kebijakan ini juga disampaikan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. Ia menilai kebijakan pemerintah dapat menjadi langkah korektif agar Indonesia tidak kembali mengulangi kesalahan masa lalu ketika ekspor SDA dilakukan secara masif tanpa mempertimbangkan kebutuhan nasional jangka panjang. Perspektif ini penting karena pengelolaan SDA tidak hanya berkaitan dengan keuntungan ekonomi sesaat, tetapi juga menyangkut keberlanjutan dan kedaulatan ekonomi nasional.
Lebih jauh, kebijakan ini juga dapat membuka peluang terciptanya sistem perdagangan yang lebih adil. Dengan pengaturan yang lebih terpusat dan transparan, pemerintah memiliki peluang menciptakan mekanisme perdagangan yang lebih merata dan kompetitif. Hal ini penting agar manfaat ekonomi dari sektor sumber daya alam tidak hanya dinikmati segelintir pihak, tetapi dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi perekonomian nasional.
Namun demikian, keberhasilan strategi baru pengelolaan ekspor ini tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan transaksi perdagangan. Pemerintah juga perlu memperkuat agenda hilirisasi agar Indonesia tidak terus bergantung pada ekspor bahan mentah. Dengan hilirisasi, komoditas SDA dapat diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan industri domestik, dan memperbesar kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Kebijakan Presiden Prabowo Subianto mengenai tata kelola baru ekspor SDA menunjukkan arah baru strategi ekonomi Indonesia yang lebih berorientasi pada penguatan kedaulatan negara. Langkah ini mencerminkan tekad pemerintah untuk menutup kebocoran ekonomi, memperkuat penerimaan negara, dan memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar menjadi instrumen kemakmuran rakyat. Tantangan implementasi tentu tidak ringan, namun apabila dijalankan secara konsisten, transparan, dan tetap memperhatikan kepastian usaha, kebijakan ini berpotensi menjadi tonggak penting dalam reformasi pengelolaan sumber daya alam Indonesia menuju ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi
