*) Oleh: Gavin Asadit
Di tengah dinamika ekonomi global yang masih berlangsung pada pertengahan 2026, pemerintah terus menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional agar agenda pemulihan dan penguatan ekonomi tetap berjalan sesuai arah pembangunan. Ketegangan geopolitik internasional, volatilitas pasar keuangan, tekanan terhadap nilai tukar di berbagai negara berkembang, serta perlambatan perdagangan global menciptakan tantangan yang tidak ringan bagi banyak negara.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah memandang bahwa ruang publik perlu diisi oleh informasi yang konstruktif dan berbasis data agar masyarakat tidak terjebak pada narasi yang memperbesar kecemasan dan mengaburkan fokus terhadap agenda ekonomi yang sedang dijalankan. Pemerintah menilai keberhasilan menjaga momentum ekonomi membutuhkan kombinasi antara kebijakan yang adaptif, stabilitas sosial, dan kepercayaan publik yang tetap terjaga.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan stabilitas ekonomi sebagai salah satu prioritas utama di tengah meningkatnya tekanan eksternal. Sejumlah langkah penyesuaian kebijakan mulai dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas, termasuk penguatan koordinasi fiskal dan moneter, penyesuaian instrumen pasar keuangan, serta penguatan ketahanan sektor riil. Pemerintah juga mulai memperkuat pengelolaan penerimaan negara dan mendorong kebijakan yang dinilai mampu menjaga ruang fiskal tetap sehat di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan. Berbagai langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memilih respons yang terukur dan tidak membiarkan gejolak pasar berkembang menjadi tekanan yang lebih luas terhadap ekonomi nasional.
Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa agenda pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga pada penciptaan fondasi ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Pemerintah tetap melanjutkan berbagai program prioritas seperti penguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta reformasi tata kelola ekonomi.
Dalam pidato kebijakan ekonomi nasional 2026, pemerintah juga menegaskan target menjaga defisit fiskal tetap terkendali sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi domestik terhadap gejolak eksternal. Menurut pemerintah, tantangan ekonomi global justru harus dijawab dengan konsolidasi dan penguatan kapasitas nasional, bukan dengan memperbesar ketidakpastian melalui narasi yang melemahkan kepercayaan publik.
Dalam persepektif pemerintah saat ini kondisi ekonomi Indonesia masih memiliki fondasi yang cukup kuat untuk menghadapi tekanan global. Konsumsi domestik tetap menjadi penopang utama pertumbuhan, sementara berbagai proyek investasi strategis dan agenda hilirisasi terus berjalan. Pemerintah menilai pemulihan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan iklim usaha dan rasa percaya pelaku ekonomi terhadap arah kebijakan negara. Karena itu, menjaga ruang publik tetap sehat menjadi penting agar masyarakat dan pelaku usaha dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi ekonomi yang nyata, bukan berdasarkan kekhawatiran yang dibangun oleh persepsi yang tidak proporsional.
Dari sisi moneter, Bank Indonesia menjelaskan bahwa langkah stabilisasi yang dilakukan sepanjang 2026 merupakan bagian dari strategi menjaga daya tahan ekonomi nasional. Bank Indonesia memperkuat intervensi pasar, menyesuaikan instrumen suku bunga, dan memperluas koordinasi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan. Kebijakan tersebut ditempuh agar tekanan global tidak mengganggu aktivitas ekonomi domestik secara berlebihan. Pemerintah memandang koordinasi lintas institusi menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas, karena tantangan ekonomi saat ini tidak dapat diselesaikan oleh satu kebijakan atau satu lembaga saja.
Menurut pemerintah, perbedaan pandangan dan kritik merupakan bagian dari demokrasi, tetapi provokasi yang membangun ketakutan berlebihan terhadap kondisi ekonomi berisiko mengganggu sentimen masyarakat dan memperlambat pemulihan. Karena itu, pemerintah mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga optimisme yang realistis dan berbasis data. Pemerintah juga terus memperkuat komunikasi publik agar masyarakat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai tantangan sekaligus langkah-langkah yang sedang dijalankan negara.
Di tengah berbagai proyeksi yang menunjukkan perlambatan pertumbuhan ekonomi global, Indonesia masih dipandang memiliki peluang untuk menjaga pertumbuhan melalui kekuatan pasar domestik dan kebijakan yang adaptif. Proyeksi lembaga internasional memang menunjukkan adanya tekanan terhadap ruang fiskal dan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026, tetapi pemerintah menilai tantangan tersebut dapat diantisipasi melalui disiplin kebijakan dan percepatan reformasi ekonomi. Pemerintah juga menekankan bahwa setiap penyesuaian kebijakan yang dilakukan saat ini bertujuan menjaga keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang.
Karena itu, agenda pemulihan ekonomi membutuhkan dukungan seluruh elemen bangsa agar dapat berjalan secara konsisten. Pemerintah meyakini bahwa tantangan ekonomi tidak dapat dihadapi dengan memperbesar polarisasi atau membangun narasi yang melemahkan kepercayaan publik. Sebaliknya, yang dibutuhkan adalah kewaspadaan, kedisiplinan kebijakan, serta kemampuan menjaga fokus terhadap agenda pembangunan nasional. Dengan fondasi ekonomi domestik yang masih kuat dan koordinasi lintas sektor yang terus diperkuat, pemerintahan Presiden Prabowo menilai Indonesia memiliki kapasitas untuk tetap menjaga stabilitas sekaligus melanjutkan transformasi ekonomi di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.
)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan
