Oleh: Dwi Saputri)*
Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukanlah persoalan baru bagi Indonesia. Hampir setiap musim kemarau, risiko munculnya titik api selalu meningkat dan berpotensi menimbulkan kerugian yang sangat besar, mulai dari kerusakan ekosistem, terganggunya kesehatan masyarakat akibat kabut asap, hingga terhambatnya aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus menjadi prioritas utama dibandingkan penanganan setelah bencana terjadi. Dalam konteks ini, langkah cepat pemerintah pusat dan pemerintah daerah menghadapi potensi karhutla patut diapresiasi sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman yang diperkirakan meningkat akibat fenomena El Nino.
Prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa El Nino berpotensi datang lebih cepat tahun ini menjadi peringatan penting bagi seluruh pemangku kepentingan. Fenomena tersebut diperkirakan berbarengan dengan musim kemarau sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah. Kondisi tersebut tentu dapat memperbesar potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan apabila tidak diantisipasi sejak dini. Pengalaman Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa keterlambatan dalam melakukan mitigasi sering kali membuat penanganan menjadi jauh lebih sulit dan membutuhkan biaya yang lebih besar.
Kesadaran akan pentingnya langkah preventif terlihat dari berbagai kebijakan yang telah disiapkan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiagakan satuan tugas darat dan udara, mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), serta menyiapkan strategi ketahanan air sebagai bagian dari upaya mengantisipasi kekeringan dan karhutla. Tidak hanya mengandalkan pendekatan konvensional, pemerintah juga mulai mempertimbangkan pemanfaatan drone dan teknologi lainnya untuk meningkatkan efektivitas pemantauan maupun penanganan di lapangan.
Pendekatan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam penanganan karhutla. Jika sebelumnya penanganan lebih banyak berfokus pada pemadaman ketika kebakaran telah meluas, kini pemerintah mulai mengedepankan sistem deteksi dini dan pencegahan berbasis teknologi. Pemanfaatan drone, misalnya, memungkinkan identifikasi titik panas dilakukan lebih cepat sehingga potensi kebakaran dapat ditangani sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih besar. Langkah ini sekaligus mencerminkan bahwa transformasi digital tidak hanya penting dalam pelayanan publik, tetapi juga dalam pengelolaan sumber daya alam dan mitigasi bencana.
Upaya pemerintah juga menjadi lebih terarah melalui pemetaan wilayah prioritas. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa fokus pengendalian diarahkan pada daerah-daerah yang selama ini memiliki tingkat kerawanan tinggi, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Penetapan wilayah prioritas merupakan kebijakan yang tepat karena memungkinkan sumber daya, personel, serta peralatan difokuskan pada kawasan dengan risiko terbesar sehingga efektivitas pengendalian dapat semakin meningkat.
Optimisme pemerintah untuk menekan luas karhutla juga memiliki dasar yang kuat. Data menunjukkan tren penurunan luas kebakaran dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2025, luas karhutla tercatat mencapai 359.619 hektare, sedangkan hingga Juni 2026 indikasi luas karhutla berada pada angka 107.465 hektare. Meskipun data tersebut belum menggambarkan kondisi hingga akhir tahun, tren tersebut memberikan sinyal positif bahwa berbagai langkah mitigasi mulai menunjukkan hasil. Namun demikian, keberhasilan tersebut tidak boleh menimbulkan rasa puas diri. Ancaman perubahan iklim yang semakin kompleks justru menuntut kesiapsiagaan yang lebih tinggi dan evaluasi berkelanjutan terhadap setiap kebijakan yang dijalankan.
Selain kesiapan operasional, investasi pada riset dan inovasi juga menjadi faktor penting dalam membangun ketahanan jangka panjang. Kepala BRIN Arif Satria menyampaikan bahwa BRIN telah mendapat instruksi Presiden untuk mengembangkan riset mengenai teknologi ketahanan air sebagai solusi menghadapi persoalan kekeringan. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi pada penanganan jangka pendek, tetapi juga berupaya membangun sistem mitigasi yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim melalui dukungan ilmu pengetahuan dan inovasi.
Komitmen pemerintah pusat akan semakin efektif apabila diikuti kesiapsiagaan pemerintah daerah. Kalimantan Tengah menjadi salah satu contoh daerah yang bergerak cepat melalui pembentukan Tim Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla). Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran menegaskan bahwa tim tersebut secara rutin melaksanakan patroli udara maupun darat untuk mendeteksi potensi kebakaran sedini mungkin. Langkah ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pengendalian karhutla sangat bergantung pada koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, karena merekalah yang memahami karakteristik wilayah serta mampu melakukan respons secara cepat ketika ditemukan titik api.
Pada akhirnya, keberhasilan pengendalian karhutla bukan hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi atau besarnya sumber daya yang dimiliki pemerintah. Faktor yang tidak kalah penting adalah kolaborasi seluruh elemen bangsa, termasuk dunia usaha dan masyarakat. Edukasi mengenai bahaya membuka lahan dengan cara membakar, penguatan pengawasan, serta peningkatan kesadaran kolektif menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pencegahan.
Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga riset, dan masyarakat, Indonesia memiliki peluang yang lebih besar untuk menekan risiko karhutla pada tahun ini. Gerak cepat yang dilakukan sebelum bencana terjadi merupakan investasi penting untuk melindungi lingkungan, menjaga kesehatan masyarakat, sekaligus memastikan pembangunan nasional tetap berjalan secara berkelanjutan. Pencegahan yang dilakukan hari ini akan jauh lebih bernilai dibandingkan penanganan ketika kebakaran telah meluas.
)* Pemerhati isu sosial-ekonomi
