Oleh: Dwi Saputri)*
Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan pentingnya pembangunan manusia dalam agenda pembangunan nasional. Kehadiran negara diarahkan untuk memastikan masyarakat dari berbagai latar belakang, termasuk seluruh umat beragama, memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang dan merasakan manfaat pembangunan.
Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar mengatakan pembangunan manusia, pemerataan pendidikan, dan penguatan kerukunan umat beragama menjadi bagian dari capaian dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal tersebut tercermin dari berbagai program dan kinerja Kementerian Agama sepanjang 2025–2026.
Di bidang pendidikan, perluasan akses terus dilakukan. Sepanjang 2025–2026, Program Indonesia Pintar (PIP) telah disalurkan kepada 5.180.170 siswa senilai Rp4,038 triliun. Pada periode yang sama, KIP Kuliah senilai Rp3,032 triliun diberikan kepada 289.255 mahasiswa.
Fasilitasi pendidikan juga menjangkau jutaan peserta didik di madrasah dan lembaga pendidikan keagamaan, mulai dari sekitar 1,5 juta siswa PAUD hingga 1,2 juta mahasiswa perguruan tinggi keagamaan (PTK). Luasnya jangkauan tersebut menjadi langkah positif dalam membuka kesempatan pendidikan yang lebih merata bagi masyarakat dari berbagai latar belakang.
Upaya meningkatkan kualitas pendidikan turut dibarengi dengan penguatan kesejahteraan tenaga pendidik. Pada 2025, Tunjangan Profesi Guru (TPG) senilai Rp19,148 triliun disalurkan kepada 452.796 guru madrasah dan guru pendidikan agama. Pada 2026, jumlah penerima meningkat menjadi 671.704 guru dengan anggaran Rp25,996 triliun. Sementara itu, sebanyak 183.787 dosen telah lulus sertifikasi dengan nilai tunjangan mencapai Rp5,783 triliun.
Dukungan terhadap guru dan dosen menjadi bagian penting dalam pembangunan manusia. Tenaga pendidik yang kompeten dan sejahtera memiliki peran besar dalam membentuk generasi berpengetahuan, berkarakter, dan berdaya saing. Sejalan dengan itu, pemerintah juga mendorong transformasi MAN Insan Cendekia menjadi Sekolah Unggul Garuda untuk memperkuat kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi unggul.
Namun, pembangunan manusia tidak hanya bertumpu pada pendidikan. Kehidupan sosial yang harmonis di tengah keberagaman juga menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa. Hal ini tercermin dari Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2025 yang mencapai 77,89, meningkat dari 76,47 pada 2024. Angka tersebut telah melampaui target RPJMN 2025–2029 sebesar 76,77 dan mendekati target akhir periode 2029 sebesar 78,25.
Perkembangan positif juga terlihat dari Indeks Kesalehan Umat Beragama yang mencapai 84,20 dan Indeks Kepuasan Layanan KUA sebesar 86,03. Sementara itu, berdasarkan survei Poltracking pada Agustus 2026, tingkat kerukunan pada pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat penilaian publik sebesar 72,5 persen.
Gugun mengatakan capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kerukunan dan kebinekaan sekaligus memastikan negara hadir bagi seluruh umat beragama. Kemajuan setiap kelompok agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kemajuan Indonesia.
Terjaganya kerukunan di tengah kemajemukan menjadi modal penting bagi pembangunan nasional. Karena itu, upaya pemerintah memperkuat kehidupan antarumat beragama layak diapresiasi dan perlu terus dijaga. Kehadiran negara secara setara tidak hanya memperkuat rasa kebersamaan, tetapi juga menjadikan kebinekaan sebagai kekuatan dalam membangun Indonesia.
Selain pendidikan dan kerukunan, pemenuhan gizi menjadi bagian penting dalam pembangunan manusia. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 6,3 juta siswa dan terus diperluas hingga wilayah dengan keterbatasan akses. Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Badan Gizi Nasional (BGN) telah meresmikan 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) yang tersebar di 16 provinsi. Kehadiran SPPG memperluas jangkauan MBG sekaligus mendorong pemerataan akses gizi bagi masyarakat.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan penempatan ratusan SPPG diprioritaskan di daerah dengan angka stunting kategori tinggi hingga sangat tinggi. Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan basis data terpadu BGN untuk memastikan intervensi gizi tepat sasaran sekaligus mendukung terwujudnya generasi yang sehat dan cerdas secara merata.
Perluasan layanan pemenuhan gizi hingga wilayah 3T patut diapresiasi. Pemenuhan gizi sejak dini merupakan investasi jangka panjang bagi kesehatan, kemampuan belajar, dan produktivitas generasi mendatang. Karena itu, ketepatan sasaran dan keberlanjutan program perlu terus dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.
Pembangunan manusia juga diperkuat melalui partisipasi masyarakat. Di sektor filantropi keagamaan, penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan telah mencapai Rp44,698 triliun. Pemanfaatan wakaf turut dikembangkan melalui Hutan Wakaf seluas 68,1 hektare dan program Hutan Berkah seluas 7.281 hektare.
Perkembangan tersebut menunjukkan instrumen keagamaan dapat mengambil peran lebih luas dalam pembangunan. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf tidak hanya memiliki dimensi keagamaan dan sosial, tetapi juga dapat mendukung pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi umat, pelestarian lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan perhatian terhadap pembangunan manusia melalui pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, pemenuhan gizi dan kesehatan, serta penguatan kerukunan umat beragama. Berbagai langkah tersebut patut diapresiasi dan perlu terus diperkuat agar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Ke depan, berbagai program perlu dijalankan secara konsisten, tepat sasaran, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Negara perlu terus hadir bagi masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama maupun wilayah. Dengan pembangunan manusia yang inklusif dan berkelanjutan, fondasi menuju Indonesia Emas 2045 dapat semakin diperkuat.
)* Pemerhati isu sosial – ekonomi
