Oleh : Rivka Mayangsari*)
Pemerintah terus memperkuat strategi nasional dalam menekan angka kemiskinan melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Di tengah tantangan ekonomi global, pendekatan pembangunan tidak lagi hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan miskin. Melalui 29 kebijakan prioritas yang terintegrasi, pemerintah berupaya membangun sistem perlindungan sosial sekaligus memperluas kesempatan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia melalui 29 kebijakan yang secara khusus menyasar masyarakat miskin hingga rentan miskin, terutama kelompok desil 1 sampai desil 4. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mempercepat pemerataan kesejahteraan sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Menurut Presiden, 29 kebijakan tersebut terbagi ke dalam tiga kelompok utama, yaitu program penghapusan kemiskinan, program universal, dan program afirmatif. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya memberikan bantuan sosial, tetapi juga membangun sistem yang mampu meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan.
Program penghapusan kemiskinan difokuskan pada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan melalui berbagai bentuk bantuan dan pemberdayaan. Sementara itu, program universal memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Adapun program afirmatif diarahkan untuk memberikan dukungan khusus kepada kelompok rentan agar memiliki kesempatan yang sama dalam menikmati hasil pembangunan.
Selain PKH, pemerintah juga menghadirkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Program ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga mendukung tumbuh kembang anak agar lebih sehat, cerdas, dan siap mengikuti proses pembelajaran secara optimal. Kehadiran MBG menunjukkan bahwa investasi pada generasi muda menjadi bagian penting dari strategi pengentasan kemiskinan jangka panjang.
Di sektor pendidikan, pemerintah juga menjalankan Program Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Melalui sistem pendidikan berasrama tanpa biaya, program ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh pendidikan berkualitas sekaligus pembinaan karakter. Langkah tersebut diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan kualitas pendidikan.
Pemerintah juga terus memperluas manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang memberikan bantuan biaya pendidikan serta dukungan biaya hidup bagi pelajar dan mahasiswa. Kebijakan ini menjadi bukti bahwa negara berupaya memastikan kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak-anak Indonesia untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh program tersebut merupakan bagian dari strategi membangun welfare state atau negara kesejahteraan. Dalam konsep tersebut, negara hadir untuk memastikan setiap warga negara memperoleh akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan sosial, dan kesempatan meningkatkan taraf hidup secara adil dan merata.
Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat ditekan hingga mencapai nol persen melalui sinergi berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Pendekatan lintas sektor tersebut diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan program sekaligus memastikan seluruh bantuan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
Dukungan terhadap kebijakan tersebut juga datang dari berbagai pemerintah daerah. Bupati Kupang, Yosef Lede, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kupang untuk mendukung penuh penyelenggaraan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 sebagai langkah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Menurut Yosef Lede, Sekolah Rakyat merupakan terobosan pemerintah pusat yang memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan berasrama secara gratis. Program tersebut diharapkan menjadi solusi dalam menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kupang.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Sosial, serta seluruh pihak yang telah menghadirkan Sekolah Rakyat di wilayahnya. Menurutnya, kehadiran program tersebut merupakan wujud nyata keadilan sosial karena memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan berkualitas tanpa dibatasi kondisi ekonomi keluarga.
Pada akhirnya, rangkaian 29 program prioritas pemerintah menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh. Mulai dari perlindungan sosial melalui PKH, peningkatan kualitas gizi melalui MBG, perluasan akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat dan KIP, hingga berbagai program pemberdayaan ekonomi, seluruh kebijakan dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, upaya menghapus kemiskinan ekstrem bukan hanya menjadi target pembangunan, tetapi juga langkah nyata dalam mewujudkan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan berdaya saing.
*) Pemerhati kebijakan publik
