Oleh: Dhita Karuniawati )*
Kerusuhan yang terjadi setelah aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI pada 27 Agustus 2026 menyisakan persoalan serius yang tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku di lapangan. Negara terus memastikan seluruh rangkaian peristiwa diusut secara transparan, termasuk kasus kematian Bambang Setiyawan, dugaan penganiayaan, potensi keterlibatan jaringan tertentu, hingga penyebaran provokasi melalui ruang digital.
Pascakerusuhan tersebut, aparat kepolisian telah melakukan penindakan terhadap ratusan orang. Dalam perkembangan terbaru, polisi disebut menangkap 322 orang dan menetapkan sebagian di antaranya sebagai tersangka terkait kerusuhan. Pada saat yang sama, kepolisian masih menyelidiki kematian Bambang Setiyawan yang diduga menjadi korban pengeroyokan dalam rangkaian peristiwa di kawasan Pejompongan.
Kasus kematian Bambang menjadi bagian paling sensitif karena menyangkut keselamatan warga sipil yang berada di tengah situasi kerusuhan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa proses penyelidikan masih berjalan. Menurut Yusril, kepolisian belum dapat menarik kesimpulan mengenai siapa pelaku maupun pihak yang bertanggung jawab karena rangkaian kejadian masih harus diungkap secara utuh dan jelas. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
Sikap tersebut penting karena kasus yang belum terang justru sangat rentan menjadi bahan spekulasi. Di tengah tingginya perhatian publik, potongan video, narasi sepihak, hingga tuduhan terhadap kelompok tertentu dapat menyebar lebih cepat daripada proses verifikasi fakta. Jika dibiarkan, penyebaran informasi semacam itu berpotensi menggeser perhatian publik dari pencarian fakta menjadi pertarungan narasi.
Dalam situasi seperti ini, transparansi menjadi elemen penting untuk menjaga kepercayaan publik. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai perkembangan penanganan perkara, tetapi pada saat yang sama proses hukum harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus mampu menjelaskan fakta yang telah terkonfirmasi tanpa terburu-buru menyimpulkan perkara yang masih berada dalam tahap penyelidikan.
Kepolisian sendiri masih memperluas penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol. Iman Imanuddin mengatakan bahwa pihaknya telah memeriksa 63 orang yang diduga terafiliasi dengan jaringan anarko. Mereka dipetakan dalam dua kelompok, yakni 10 orang yang dikategorikan dalam klaster pembiayaan dan 53 orang dalam klaster pelaksana. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan sejumlah tindak pidana, termasuk pemicuan kebakaran, gangguan keamanan, pengeroyokan, dan manipulasi informasi.
Iman juga menjelaskan bahwa penyidik sedang menelusuri struktur pengorganisasian, sumber pendanaan, serta pihak yang diduga memberikan arahan. Polisi menemukan adanya selebaran digital bernada provokatif dan dugaan penggalangan dana yang berkaitan dengan persiapan aksi. Penelusuran bahkan mencakup dugaan aliran dana untuk pengadaan bahan yang berpotensi digunakan dalam pembuatan bom molotov dan senjata tajam.
Namun, langkah penegakan hukum harus tetap dibarengi kehati-hatian. Penyebutan afiliasi kelompok atau dugaan peran seseorang tidak boleh berubah menjadi vonis sebelum proses hukum membuktikannya. Dalam situasi yang sarat ketegangan, kesalahan identifikasi justru dapat menciptakan persoalan baru dan memperbesar ketidakpercayaan masyarakat. Karena itu, setiap tindakan hukum harus didasarkan pada bukti yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, ancaman provokasi tidak hanya berada di jalanan. Ruang digital telah menjadi medan yang dapat mempercepat eskalasi konflik. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memperketat pemantauan ruang digital selama berlangsungnya aksi demonstrasi. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat terhadap disinformasi, fitnah, ujaran kebencian, dan konten provokatif serta menyatakan akan mengambil tindakan terhadap konten yang melanggar ketentuan sesuai kewenangannya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan pascademo membutuhkan dua pendekatan sekaligus: penegakan hukum berbasis bukti dan pengendalian ekosistem informasi berbasis verifikasi. Keduanya tidak boleh dipertentangkan. Penegakan hukum tanpa komunikasi publik yang transparan dapat menyisakan ruang bagi spekulasi, sedangkan pengawasan ruang digital tanpa proses hukum yang kredibel dapat menimbulkan persepsi bahwa pemerintah hanya berusaha mengendalikan narasi.
Karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memberikan perkembangan penyelidikan secara berkala tanpa membuka informasi yang dapat mengganggu proses hukum. Publik berhak mengetahui perkembangan kasus, tetapi informasi tersebut harus diberikan secara akurat, proporsional, dan berdasarkan fakta yang telah diverifikasi. Media massa juga memiliki peran penting untuk mengedepankan verifikasi dan tidak ikut memperbesar informasi yang belum memiliki dasar kuat.
Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk tidak menjadi bagian dari rantai provokasi. Membagikan video tanpa konteks, meneruskan tuduhan tanpa sumber, atau menyebarkan informasi yang belum terbukti dapat memperkeruh keadaan dan bahkan berpotensi memiliki konsekuensi hukum. Literasi digital dalam situasi krisis bukan sekadar kemampuan menggunakan media sosial, melainkan kemampuan membedakan informasi, opini, propaganda, dan fakta. Bersamaan dengan itu, pemerintah terus memastikan ruang digital tidak berubah menjadi mesin produksi kebencian dan provokasi.
Pengusutan kasus pascademo harus menghasilkan fakta, bukan sekadar narasi. Publik membutuhkan kepastian hukum, korban membutuhkan keadilan, dan negara membutuhkan kepercayaan masyarakat. Ketiganya hanya dapat dicapai apabila proses penyelidikan berjalan profesional, transparan, berbasis bukti, serta tidak terjebak dalam tekanan opini digital.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
