Oleh : Gavin Asadit )*
Pemerintah melaporkan realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp41,3 triliun hingga 18 November 2025, atau sekitar 58,2 persen dari pagu APBN 2025 sebesar Rp71 triliun. Angka itu menunjukkan percepatan penyaluran belanja untuk program yang dicanangkan sebagai intervensi nutrisi bagi kelompok rentan dan anak sekolah dalam rangka pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul.
Berdasarkan sebaran wilayah, Pulau Jawa menjadi penerima manfaat terbesar dengan 25,68 juta orang, disusul oleh Sumatera sebanyak 8,6 juta orang, Sulawesi sebanyak 2,74 juta orang, Bali-Nusa Tenggara sebanyak 2,15 juta orang, Kalimantan 1,70 juta orang, serta Maluku-Papua sebanyak 0,69 juta orang.
Kementerian Keuangan menyatakan realisasi tersebut telah dinikmati oleh puluhan juta penerima manfaat. Sampai dengan catatan akhir pekan ketiga November, program MBG telah menjangkau sekitar 41,9 juta penerima melalui 15.369 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah. Pemerintah juga menegaskan bahwa percepatan penyaluran dimaksudkan untuk memastikan cakupan manfaat sebelum akhir tahun anggaran.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan realisasi itu setara 58,2 persen dari total alokasi anggaran MBG sebesar Rp71 triliun untuk tahun ini dan program MBG telah berhasil menyasar 41,9 juta penerima melalui 15.369 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG di seluruh Indonesia. Program ini juga menyerap sebanyak 556.735 pekerja.
Di sisi lain, MBG juga ikut mendorong inklusivitas sosial melalui penyediaan akses gizi yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Pemerataan tersebut menjadi sangat penting mengingat ketimpangan akses pangan masih menjadi tantangan yang dihadapi sejumlah daerah. Pemerintah berharap bahwa melalui MBG, anak-anak dari keluarga rentan dapat memperoleh kesempatan belajar yang sama dengan kelompok masyarakat lainnya. Hal ini sejalan dengan target jangka panjang pemerintah untuk menurunkan angka stunting, mengurangi kerentanan pangan, dan memperkuat fondasi pembangunan manusia.
Selain memperluas akses pangan bergizi, pemerintah menilai MBG berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja lokal. Data resmi menyebut program ini telah menyerap ratusan ribu tenaga kerja yang ditempatkan di SPPG dan rantai logistik program jumlah yang turut menjadi argumen pemerintah bahwa MBG memiliki efek multiplikator ekonomi di tingkat komunitas. Menurut laporan Kemenkeu, penyerapan tenaga kerja mencapai sekitar 556.735 orang per 18 November 2025.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa program MBG sengaja dijalankan sebagai upaya investasi masa depan di sektor sumber daya manusia (SDM). Sebab, program tersebut dinilai mampu mendorong perbaikan gizi anak-anak Indonesia dan menjadi program Makan Bergizi Gratis yang penyediaannya tanpa biaya.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyebut program ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan anak Indonesia tumbuh sehat dan produktif di masa depan. Ia juga menambahkan bahwa program MBG tidak hanya berfokus pada gizi, tetapi juga membawa dampak ganda pada ekonomi lokal dan ketahanan pangan. Dia mengatakan dengan mengandalkan pasokan bahan baku dari potensi pangan lokal, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melayani 3.000-3.500 peserta.
Dari jumlah peserta tersebut, setidaknya dibutuhkan pasokan harian sekitar 200 kilogram beras, 3.500 butir telur, 350 ekor ayam, 3.500 ekor lele, dan 450 liter susu. Semua kebutuhan ini dipasok oleh petani, peternak, dan nelayan setempat. Data akhir November 2025 mencatat program MBG turut melibatkan 34.261 supplier. Dari total supplier tersebut terdiri dari 4.185 koperasi, 546 Bumdes, 61 Bumdesma, 16.323 UMKM, 13.146 supplier lain. Saat ini, setidaknya sudah ada 13.514 SPPG aktif. Jumlah tersebut tersebar di seluruh Indonesia.
Terkait dana, program MBG memiliki alokasi anggaran mencapai Rp 71 triliun di 2025. Sementara pada 2026, anggaran untuk program tersebut bakal berada di angka Rp 335 triliun. Untuk anggaran tahun 2025, khususnya di akhir November, realisasi anggaran sudah mencapai Rp 41,3 triliun atau 58% dari total alokasi. Sisanya, BGN bakal menggenjotnya hingga akhir 2025.
Angka realisasi besar disambut beragam. Pendukung program memuji upaya pemerintah mempercepat cakupan dan menghubungkan intervensi nutrisi dengan agenda pembangunan SDM, sementara pihak yang mengkritik menekankan perlunya perbaikan tata kelola, audit mutu, dan transparansi data penerima serta pelaporan insiden kesehatan. Di ruang politik, MBG juga menjadi isu yang menyita perhatian media dan publik karena implikasi anggaran besar dan dampak di lapangan.
Pemerintah menargetkan pelaksanaan MBG tidak hanya berfokus pada distribusi makanan, tetapi juga penguatan edukasi gizi, kolaborasi dengan pemerintah daerah, dan peningkatan kapasitas SPPG agar program semakin efektif dan berkelanjutan. Serapan anggaran Rp41,3 triliun pada November 2025 menjadi bukti nyata bahwa MBG telah mengakar sebagai program prioritas nasional yang berperan besar dalam pembangunan manusia Indonesia.
)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan
