Oleh: Dhita Karuniawati )*
Ketimpangan akses pendidikan masih menjadi persoalan mendasar yang menghambat kemajuan bangsa. Meskipun pemerintah telah menjalankan berbagai program wajib belajar, bantuan operasional sekolah, hingga pembangunan infrastruktur pendidikan, beberapa anak Indonesia masih kesulitan mengenyam pendidikan layak. Di berbagai daerah terpencil, keterbatasan sarana belajar, minimnya tenaga pengajar, serta kondisi sosial-ekonomi keluarga yang terbatas masih menjadi masalah tersendiri. Dalam konteks ini, Sekolah Rakyat hadir sebagai inisiatif alternatif yang membawa harapan baru bagi anak-anak bangsa, sekaligus menawarkan jalan keluar dari ketimpangan akses pendidikan.
Berdasarkan laman Kementerian Sosial (Kemensos), Sekolah Rakyat merupakan sekolah dengan sistem asrama yang sepenuhnya gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan miskin. Program ini diperuntukkan bagi peserta didik jenjang SD, SMP, dan SMA. Mengacu Instruksi Presiden No.8 Tahun 2025, program Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Calon siswanya ditetapkan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) telah berhasil melaksanakan program pembangunan Sekolah Rakyat tahap pertama di 166 titik lokasi. Beberapa sekolah dalam tahap ini sudah mulai beroperasi sejak bulan Juli 2025. Terdapat lebih dari 15 ribu siswa tercatat mengikuti program ini. Mereka dibimbing oleh lebih dari 3 ribu guru dan 4 ribu tenaga pendidik. Angka ini memperlihatkan besarnya peran Sekolah Rakyat dalam menyediakan akses pendidikan yang merata. Karena keberhasilan pelaksanaan tahap pertama, pemerintah mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua di 104 lokasi.
Salah satu lokasi Sekolah Rakyat ada di Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng). Pemerintah Pemprov Sulteng secara resmi meluncurkan Sekolah Rakyat Terintegrasi 20 Tadulako Nambaso untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di daerah tersebut.
Gubernur Sulteng Anwar Hafid mengatakan kehadiran Sekolah Rakyat menjadi harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, kita tidak hanya membuka akses pendidikan bagi mereka yang kurang mampu, tetapi juga menanamkan harapan bagi lahirnya generasi unggul berkarakter dan berdaya saing.
Anwar menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto dengan konsep boarding school. Program ini memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin (Desil 1 dan 2 DTSen) untuk mengakses pendidikan holistik, berkelanjutan, serta penguatan karakter.
Saat ini terdapat tiga rintisan Sekolah Rakyat di Sulteng, yakni SRMP 22 Sigi yang dikelola Kementerian Sosial, Sekolah Rakyat Terintegrasi 20 Tadulako Nambaso yang diinisiasi Pemprov Sulteng, serta Sekolah Rakyat Terintegrasi 60 Tojo Una-Una yang dikelola pemerintah kabupaten setempat. Untuk Sekolah Rakyat 20 Tadulako Nambaso, proses belajar mengajar telah dimulai sejak 15 Agustus 2025 dengan pelaksanaan MPLS yang dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan gratis untuk memastikan kesiapan para siswa.
Gubernur Anwar berharap kehadiran Sekolah Rakyat menjadi pondasi kuat dalam membangun generasi muda Sulteng yang unggul, berkarakter, dan mampu bersaing di masa depan.
Sementara itu, Kementerian Sosial (Kemensos) telah meresmikan kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dalam rangka hilirisasi lulusan Sekolah Rakyat agar bisa melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bahwa jumlah murid Sekolah Rakyat di jenjang SMA kini mencapai enam ribu orang. Mereka akan lulus pada tahun 2028 dan perlu difasilitasi hilirisasinya.
Sebelum melanjutkan ke pendidikan tinggi, para siswa Sekolah Rakyat bisa mengetahui minat bakat mereka melalui tes DNA Talent. Hasil tes DNA Talent itu menghasilkan rekomendasi profesi atau bidang yang sesuai dengan bakat dan minat masing-masing murid Sekolah Rakyat. Misalnya bidang bidang kesehatan, teknik, dan lain sebagainya.
Adapun untuk lulusan Sekolah Rakyat di tingkat SD dan SMP, Kemensos juga menyiapkan skema lanjutan. Selain bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Sekolah Rakyat, murid yang memenuhi kriteria dapat diarahkan masuk ke Sekolah Garuda.
Untuk memfasilitasi lulusan yang tidak berniat kuliah, Kemensos menjalin kerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan kementerian terkait yang lain. Agar siap bekerja di dalam maupun luar negeri, lulusan Sekolah Rakyat akan dibekali dengan pelatihan sehingga bisa menjadi tenaga kerja terampil.
Di tengah kondisi sosial-ekonomi yang masih beragam, kehadiran Sekolah Rakyat merupakan sinar harapan bagi banyak anak Indonesia yang belum tersentuh layanan pendidikan formal. Sekolah Rakyat mengingatkan bahwa pendidikan bukan sekadar tanggung jawab negara, tetapi juga gerakan sosial yang lahir dari kepedulian warga. Ketika semakin banyak pihak yang mengambil peran, maka visi Indonesia yang cerdas, inklusif, dan berkeadilan dapat lebih cepat terwujud.
Sekolah Rakyat bukan hanya sebuah institusi alternatif, melainkan simbol bahwa perubahan dapat dimulai dari langkah kecil. Sekolah Rakyat membuktikan bahwa ketimpangan bukan takdir, dan masa depan anak bangsa dapat ditentukan oleh keberanian masyarakat untuk mengambil tindakan. Selama semangat gotong royong terus tumbuh, Sekolah Rakyat akan terus menjadi harapan baru yang menerangi jalan keluar dari ketimpangan akses pendidikan di negeri ini.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
