Oleh: Rindiana Saraswati )*
Program MBG hadir bukan hanya sebagai solusi atas permasalahan gizi anak bangsa, melainkan juga sebagai stimulus bagi perekonomian nasional. Di balik setiap porsi makanan yang disajikan kepada siswa sekolah, santri, dan ibu hamil, terdapat perputaran roda ekonomi yang melibatkan banyak tangan, mulai dari petani di pedesaan hingga pelaku usaha kecil di perkotaan. Program ini menciptakan sebuah ekosistem ekonomi baru yang bersifat inklusif, di mana anggaran negara tidak mengendap di pusat, melainkan mengalir deras hingga ke akar rumput, membasahi sektor-sektor riil yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Ini adalah bukti nyata bahwa investasi pada sumber daya manusia dapat berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi kerakyatan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menjelaskan akan menciptakan ekosistem baru yang menggerakkan perekonomian masyarakat. Dampak paling nyata dari pelaksanaan program MBG adalah terbukanya lapangan kerja baru dalam skala yang masif di seluruh pelosok Indonesia. Pembentukan Satuan Pelayanan Gizi di berbagai daerah membutuhkan tenaga kerja operasional yang tidak sedikit, mulai dari juru masak, asisten dapur, tenaga kebersihan, hingga petugas logistik dan administrasi. BGN memproyeksikan bahwa setiap unit layanan dapur umum akan menyerap puluhan tenaga kerja lokal, yang jika diakumulasikan secara nasional, angkanya bisa mencapai jutaan lapangan kerja baru.
Selain menyerap tenaga kerja secara langsung, program MBG menjadi katalisator bagi pertumbuhan UMKM serta Koperasi. Pemerintah telah menegaskan komitmennya untuk tidak memonopoli penyediaan makanan melalui pabrikasi raksasa, melainkan memberdayakan dapur-dapur komunitas dan katering lokal. Kebijakan ini memaksa standar kualitas UMKM lokal untuk naik kelas, karena mereka harus memenuhi standar gizi dan kebersihan yang ketat. Dengan adanya pesanan harian yang pasti dan berkelanjutan, para pelaku usaha kuliner di daerah mendapatkan jaminan pasar yang stabil, memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha, menambah aset, dan meningkatkan kesejahteraan karyawan mereka. Ini adalah bentuk nyata dari ekonomi gotong royong yang memberdayakan potensi lokal.
Sektor pertanian, peternakan, dan perikanan juga mendapatkan imbas positif yang luar biasa dari program ini melalui mekanisme rantai pasok pangan. Kebutuhan bahan baku seperti beras, telur, daging ayam, ikan, sayur-mayur, dan susu dalam jumlah besar setiap harinya menciptakan permintaan pasar yang konstan bagi para petani dan peternak lokal. Program MBG bertindak sebagai off-taker atau pembeli siaga yang menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang layak. Dengan demikian, petani tidak lagi dihantui oleh ketakutan jatuhnya harga saat panen raya atau kesulitan mencari pembeli, sehingga mereka semakin bersemangat untuk meningkatkan produktivitas lahan dan kualitas hasil tanam mereka demi memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di daerahnya sendiri.
Wakil Kepala BGN Sony menekankan bahwa uang negara yang dialokasikan untuk program ini ditargetkan untuk berputar di masyarakat. Anggaran triliunan rupiah yang digelontorkan untuk MBG tidak hanya sekadar “uang lewat”, tetapi menjadi modal yang berputar berkali-kali di tingkat desa dan kecamatan. Konsep Multiplier Effect atau efek berganda ini terjadi ketika uang yang diterima oleh penyedia makanan kemudian dibelanjakan kembali untuk membeli bahan baku dari petani, membayar upah pekerja, dan kebutuhan operasional lainnya. Perputaran uang yang cepat dan masif di tingkat lokal ini secara otomatis akan mendongkrak daya beli masyarakat dan menumbuhkan geliat ekonomi daerah yang lebih merata.
Program MBG membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Ketika kebutuhan makan siang anak di sekolah sudah ditanggung oleh negara dengan menu yang bergizi, orang tua dapat mengalihkan alokasi dana yang biasanya digunakan untuk uang saku atau bekal anak ke kebutuhan lain yang tak kalah penting, seperti tabungan pendidikan atau kebutuhan rumah tangga lainnya. Penghematan ini, jika dilihat secara agregat, akan meningkatkan disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan oleh masyarakat, yang tentunya akan kembali menstimulasi konsumsi rumah tangga sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Anggota Komisi IX DPR RI, Sukur H. Nababan menjelaskan keberhasilan program ini juga bergantung pada sinergi yang harmonis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat dalam mengawasi jalannya distribusi dan produksi. Keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi dalam rantai pasok juga menjadi strategi jitu untuk memastikan bahwa keuntungan ekonomi dari program ini dinikmati oleh lembaga-lembaga ekonomi desa, bukan oleh korporasi besar semata. Dengan demikian, MBG menjadi instrumen pemerataan kekayaan yang efektif, mempersempit jurang kesenjangan antara desa dan kota.
Pada akhirnya, Program MBG harus dipandang dalam perspektif yang utuh, yaitu sebagai strategi ganda pembangunan manusia dan ekonomi. Ia bukan sekadar program sosial karitatif, melainkan sebuah investasi jangka panjang yang meletakkan fondasi bagi Indonesia Emas 2045. Dengan perut yang kenyang dan gizi yang tercukupi, anak-anak Indonesia akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas dan produktif; sementara dengan roda ekonomi yang berputar kencang di desa-desa, Indonesia akan berdiri tegak dengan ketahanan ekonomi yang kokoh. MBG adalah bukti bahwa negara hadir untuk memuliakan rakyatnya, menyehatkan badannya, sekaligus menyejahterakan hidupnya.
)* Penulis adalah pemerhati ekonomi kerakyatan
