Oleh: Indah Prameswari)*
Pemerintah menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pemulihan pascabanjir dan longsor di Aceh, khususnya di Aceh Tamiang. Langkah ini patut diapresiasi karena menunjukkan laju ke arah yang lebih baik.
Pemerintah pusat dan daerah, serta TNI-Polri bergerak cepat menormalisasi akses, memperbaiki infrastruktur dasar, serta memastikan logistik dan layanan publik kembali berjalan. Salah satu tindakan konkret yang dilakukan misalnya dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kuala untuk memastikan kesiapan normalisasi sungai dan pemulihan wilayah terdampak banjir secara terpadu.
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan, pengerahan alat berat oleh Satgas Kuala akan direncanakan dimulai sekitar pekan kedua dan ketiga Januari ini. Dengan demikian, proses normalisasi sungai dan muara dapat berjalan selaras dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang tengah maupun akan dilaksanakan Pemerintah Daerah serta kementerian dan lembaga terkait.
Dia menekankan, pembentukan Satgas Kuala tidak semata-mata berorientasi pada pengerukan dan normalisasi sungai. Satgas ini juga memiliki tujuan strategis yang lebih luas, yakni mendukung pemulihan dan penguatan perekonomian masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran sungai dan kawasan muara Tamiang.
Namun, di tengah kerja kolektif ini, munculnya simbol-simbol konflik lama justru menjadi gangguan yang tidak relevan dengan kebutuhan mendesak warga terdampak.
Padahal situasi pascabencana adalah ruang bagi nilai-nilai kemanusiaan. Pada fase tanggap darurat hingga rehabilitasi, fokus utama adalah keselamatan jiwa, pemulihan penghidupan, dan pemulihan rasa aman. Ketika simbol politik separatis seperti bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) muncul di lokasi bencana, perhatian publik berpotensi teralihkan dari agenda kemanusiaan menuju polarisasi yang tidak produktif.
Direktur Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Noor Azhari, menyesalkan aksi pengibaran bendera simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di tengah situasi memprihatikan pascabencana di Aceh. Ia tegas menolak kebangkitan simbol tersebut.
Menurut dia, momentum bencana seharusnya menjadi ruang kemanusiaan, bukan panggung demonstrasi narsistik. Aksi pengibaran bendera GAM di lokasi bencana dapat memecah perhatian aparat dan relawan saat sedang disibukkan dengan upaya evakuasi warga, menyalurkan logistik, dan memastikan keselamatan masyarakat lainnya.
Di lapangan, relawan dan aparat bekerja di bawah tekanan waktu dan risiko. Evakuasi, distribusi bantuan, serta penataan hunian sementara membutuhkan konsentrasi dan koordinasi tinggi. Aksi provokatif, apa pun bentuknya, dapat memecah fokus dan memunculkan potensi gesekan yang seharusnya bisa dihindari. Dalam situasi krisis, stabilitas sosial adalah prasyarat agar bantuan sampai tepat sasaran dan pemulihan berjalan efektif.
Noor pun mendorong aparat keamanan mengambil langkah proporsional dan persuasif namun tetap tegas agar situasi tetap kondusif. Ia juga berpesan dalam kondisi bencana yang diutamakan seharusnya solidaritas saling membantu korban bukan hal lainnya.
Pandangan kritis dari masyarakat sipil mempertegas kekhawatiran ini. Sejumlah tokoh menilai pengibaran simbol separatis di tengah duka warga tidak sensitif dan berpotensi mencederai rasa kebersamaan. Bencana semestinya mempertemukan empati, bukan memantik narasi lama yang telah lama disepakati untuk ditinggalkan demi perdamaian dan pembangunan.
Sementara itu, Sekjen Forum LSM Aceh, Wiratmadinata mengimbau agar masyarakat Aceh tetap waspada dan jangan mau diprovokasi masuk ke urusan politik oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Menurutnya, pemerintah dan masyarakat harus tetap fokus pada upaya pemulihan pasca bencana.
Di samping itu, masyarakat Aceh yang terdampak bencana tidak perlu risau akan komitmen pemerintah dalam pemulihan pascabencana. Kecepatan pemulihan di Aceh Tamiang menunjukkan bahwa pemerintah melalui kolaborasi lintas pihak bekerja.
Akses jalan yang kembali terbuka, layanan kesehatan yang beroperasi, serta distribusi bantuan yang makin rapi menandakan arah yang benar. Keberhasilan ini harus dijaga dari gangguan simbolik yang tidak membawa solusi. Justru, konsistensi kebijakan dan partisipasi warga akan menentukan apakah pemulihan ini berkelanjutan.
Lebih jauh, momentum pascabencana dapat menjadi titik balik memperkuat kohesi sosial. Program rehabilitasi tidak hanya soal fisik, tetapi juga pemulihan sosial-psikologis. Dialog komunitas, pendampingan trauma, dan penguatan ekonomi lokal akan mempercepat kembalinya normalitas. Dalam konteks ini, simbol-simbol konflik lama tidak memiliki tempat, karena ia bertentangan dengan tujuan pemulihan itu sendiri.
Menolak provokasi bukan berarti meniadakan perbedaan pandangan. Sebaliknya, itu adalah sikap dewasa untuk menempatkan prioritas pada keselamatan dan kesejahteraan bersama. Aceh telah membuktikan bahwa damai adalah pilihan rasional. Kini, pilihan itu diuji kembali, bukan di ruang politik, melainkan di tengah bencana yang menuntut empati dan kerja nyata.
Sehingga pemulihan pascabanjir di Aceh Tamiang adalah cermin kedewasaan kolektif. Ketika warga, pemerintah, dan masyarakat sipil sepakat menempatkan kemanusiaan di atas segalanya, provokasi akan kehilangan panggungnya. Yang tersisa adalah kerja nyata, solidaritas, dan harapan. Tiga hal yang paling dibutuhkan untuk bangkit bersama.
)* Pengamat Isu Keamanan
