Oleh: Arman Panggabean
Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandai komitmen kuat pemerintah dalam melindungi generasi muda dari ancaman judi daring yang semakin marak di dunia digital. Upaya ini dipandang sebagai langkah strategis untuk menciptakan ruang digital yang aman, bersih, dan produktif, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga moralitas publik di tengah kemajuan teknologi.
Pemerintah menilai praktik judi daring bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan ancaman serius bagi masa depan bangsa. Aktivitas tersebut telah menimbulkan dampak sosial yang luas, mulai dari keretakan rumah tangga hingga meningkatnya kasus hutang dan kriminalitas di masyarakat. Karena itu, pendekatan yang ditempuh pemerintah bersifat menyeluruh, mencakup tindakan penegakan hukum, pengawasan keuangan, serta peningkatan literasi digital masyarakat.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menjadi ujung tombak dalam operasi pemberantasan ini. Di bawah kepemimpinan Meutya Hafid, kementerian tersebut memperluas jangkauan pengawasan dengan tidak hanya memblokir situs-situs judi daring, tetapi juga menelusuri rekening bank yang digunakan dalam transaksi ilegal. Ribuan rekening dilaporkan setiap bulan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk segera ditutup, sementara koordinasi dengan lembaga seperti PPATK dan kepolisian terus diperkuat agar penegakan hukum berjalan efektif.
Pemerintah menekankan bahwa kejahatan judi daring bersifat terorganisasi, sehingga penanganannya juga harus dilakukan melalui kerja sama lintas lembaga yang solid. Sinergi dengan perusahaan teknologi dan platform digital besar menjadi langkah penting agar tautan dan promosi terkait judi daring segera dihapus. Pendekatan kolaboratif ini dinilai sebagai kunci untuk mempersempit ruang gerak para pelaku di dunia maya yang tidak mengenal batas wilayah.
Data Kemkomdigi menunjukkan hasil konkret dari upaya tersebut. Dalam kurun waktu satu tahun, lebih dari tiga juta konten negatif berhasil ditindak, dan sekitar 2,3 juta di antaranya berkaitan langsung dengan aktivitas perjudian daring. Capaian ini mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menekan laju penyebaran konten ilegal yang dapat merusak moral dan tatanan sosial masyarakat.
Dari sisi pengawasan keuangan, PPATK mencatat adanya penurunan signifikan dalam transaksi judi daring selama tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran. Berdasarkan pemantauan lembaga tersebut, perputaran dana judi daring menurun lebih dari 80 persen pada kuartal pertama 2025. Sinergi antara Kemkomdigi, OJK, dan perbankan nasional dinilai berhasil memperkuat sistem keuangan nasional dari infiltrasi dana ilegal. Langkah ini juga membantu menjaga stabilitas ekonomi masyarakat kecil yang sebelumnya terdampak oleh praktik perjudian digital.
Pakar ekonomi digital dari Universitas Padjadjaran, Rachmat Wibisono, menilai kebijakan pemerintah dalam memberantas judi daring memiliki efek positif terhadap perekonomian nasional. Ia berpendapat bahwa dengan menekan perputaran uang ilegal di sektor perjudian, pemerintah turut mendorong aliran dana masyarakat kembali ke sektor-sektor produktif seperti UMKM, investasi lokal, dan konsumsi rumah tangga. Langkah ini dianggap sebagai bukti bahwa pemerintah berupaya mewujudkan ekonomi berdaulat yang berlandaskan moralitas dan disiplin digital.
Dari sisi teknologi, Kemkomdigi juga melakukan inovasi dalam sistem pengawasan ruang digital. Melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, pemerintah menerapkan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mempercepat deteksi konten berisiko tinggi. Sistem tersebut memungkinkan pengawasan yang lebih cepat dan adaptif terhadap modus-modus baru yang digunakan pelaku judi daring. Selama satu tahun terakhir, lebih dari 1,3 juta konten perjudian daring berhasil ditindak di berbagai platform digital, termasuk media sosial seperti Facebook, Instagram, dan X.
Pemerintah juga menaruh perhatian besar pada pendekatan edukatif sebagai langkah pencegahan jangka panjang. Program literasi digital terus digalakkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya kalangan muda, terhadap bahaya judi daring. Edukasi publik dilakukan melalui kampanye digital, kerja sama dengan lembaga pendidikan, serta pemberdayaan komunitas agar generasi muda memiliki ketahanan moral dan kemampuan mengenali risiko dunia maya.
Sosiolog dari Universitas Indonesia, Nina Anggraini, menilai langkah edukatif tersebut sangat penting mengingat generasi muda merupakan kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh judi daring. Ia menilai, akses internet yang tinggi tanpa diimbangi dengan kedewasaan digital dapat membuat remaja mudah tergoda oleh promosi judi online yang menjanjikan keuntungan cepat. Karena itu, kebijakan pemerintah untuk menyeimbangkan pendekatan represif dan preventif dianggap sebagai langkah strategis dalam melindungi mereka.
Kebijakan pemberantasan judi daring yang dijalankan pemerintahan Prabowo–Gibran dinilai menjadi tonggak baru dalam membangun kedaulatan digital nasional. Langkah ini tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, moral, dan ekonomi. Dalam konteks global yang semakin terhubung, upaya menjaga ruang digital bersih dipandang sebagai bagian penting dari pertahanan nasional, sekaligus bentuk nyata kepedulian negara terhadap masa depan generasi muda.
Setahun perjalanan pemerintahan menunjukkan hasil yang nyata. Penurunan signifikan aktivitas judi daring, peningkatan kolaborasi antarinstansi, serta kampanye literasi digital yang semakin luas menjadi bukti bahwa negara hadir secara konsisten untuk melindungi rakyatnya. Pemerintah memandang keberhasilan ini bukan sebagai akhir, melainkan sebagai fondasi untuk memperkuat pengawasan digital dan menanamkan nilai-nilai etika di ruang siber.
Melalui kolaborasi yang berkesinambungan antara lembaga negara, sektor swasta, dan masyarakat, pemerintah berkomitmen menjadikan ruang digital Indonesia sebagai lingkungan yang aman bagi tumbuhnya generasi muda yang produktif dan berintegritas. Perang melawan judi daring tidak hanya tentang menutup situs ilegal, tetapi juga tentang menjaga masa depan bangsa agar terbebas dari pengaruh destruktif dunia maya dan mampu melangkah menuju era digital yang sehat, beretika, dan berdaulat.
Pengamat Kebijakan Sosial
