Oleh : Michelle Putri Santoso )*
Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperbaiki sistem perlindungan sosial nasional dengan mengedepankan pendekatan digital. Salah satu agenda strategis yang kini menjadi prioritas adalah percepatan digitalisasi bantuan sosial (bansos), khususnya melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Langkah ini telah terbukti sebagai terobosan strategis pemerintahan dalam memastikan bantuan sosial menjangkau masyarakat secara lebih tepat dan efisien.
Dalam rapat koordinasi bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menyampaikan dukungan penuh terhadap digitalisasi program perlindungan sosial. Pihaknya telah menyiapkan infrastruktur utama berupa Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk mengintegrasikan data lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. SPLP dirancang untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sehingga data dan layanan antarpihak dapat saling terhubung secara efisien.
Meutya juga menggarisbawahi pentingnya keamanan dalam pengelolaan data besar. Oleh karena itu, sistem SPLP kini sedang diuji ketahanannya bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Uji ini mencakup pengujian kemampuan sistem saat menerima lonjakan data dalam skala besar agar proses distribusi bansos berjalan lancar, cepat, dan aman dari serangan siber. Menurut Meutya, keandalan teknologi digital bukan hanya terletak pada kecepatannya, namun juga pada perlindungan data penerima manfaat agar tidak terjadi kebocoran atau penyalahgunaan.
Sejalan dengan Meutya, Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa digitalisasi bansos adalah salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam membangun pelayanan publik yang lebih modern, efisien, dan inklusif. Luhut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Ia meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk segera menyiapkan serta membuka akses data penerima manfaat. Hal ini krusial agar bansos benar-benar sampai ke tangan yang tepat, berdasarkan data yang kredibel dan real-time. Luhut juga menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan pada setiap tahapan pelaksanaan untuk memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan nasional.
Di sisi lain, Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif digitalisasi ini. Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono menyebutkan bahwa selama ini salah satu hambatan utama dalam penyaluran bansos adalah akurasi data penerima. Permasalahan di masa lalu terkait kesalahan data kini sedang diselesaikan melalui pendekatan digital yang lebih presisi.
Saat ini, Kemensos sedang menyalurkan bansos triwulan kedua tahun 2025, termasuk penebalan bansos untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Proses penyaluran tersebut sudah menggunakan basis data baru yang disebut Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebelumnya. Pergantian ini dilakukan sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. DTSEN merupakan data sosial ekonomi hasil kerja sama antara Kemensos dan Badan Pusat Statistik (BPS), yang terus diperbarui setiap tiga bulan sekali melalui mekanisme ground check dan pemutakhiran sistematis.
Wamensos menyampaikan bahwa Kemensos secara aktif melakukan pemadanan dan pembaruan data bersama BPS untuk memastikan bahwa DTSEN benar-benar merepresentasikan kondisi sosial masyarakat terkini. Hal ini membuktikan bahwa DTSEN secara nyata berhasil meningkatkan akurasi penyaluran bantuan hingga menjangkau keluarga paling rentan. Dengan kata lain, bantuan akan benar-benar menyentuh keluarga yang paling membutuhkan.
Pentingnya integrasi dan keterbukaan data juga ditekankan dalam rapat koordinasi tersebut. Luhut menegaskan bahwa seluruh pihak harus saling membuka diri dan menjaga komunikasi yang baik demi kepentingan nasional. Ia menyatakan bahwa salah satu kunci keberhasilan program digitalisasi bansos adalah kolaborasi yang solid, di mana semua pihak saling mendengar dan menghormati masukan satu sama lain. Menurutnya, semangat kolektif jauh lebih penting daripada ego sektoral dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
Sebagai bagian dari implementasi digitalisasi bansos, pemerintah juga merancang pembangunan digital public infrastructure (DPI) dalam program perlindungan sosial. DPI ini akan mencakup tiga fitur utama: identitas digital penerima manfaat, pembayaran digital, dan mekanisme pertukaran data. Rancangan tersebut kini sedang dibahas intensif oleh DEN bersama Kemensos, Komdigi, Kemendagri, BPS, serta instansi terkait lainnya. Pilot project DPI rencananya akan diluncurkan pada September 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur.
Transformasi digital bansos tidak hanya memiliki dampak nasional, tetapi juga dirasakan hingga ke daerah. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa, Drs. Hasanuddin, menyebut bahwa pemerintah daerah sangat mendukung langkah ini. Menurutnya, program digitalisasi bansos merupakan bentuk reformasi pelayanan publik yang menjawab tuntutan zaman. Kabupaten Sumbawa kini tengah menyesuaikan sistem layanan daerah agar terintegrasi dengan SPLP serta melakukan pelatihan teknis untuk operator SPBE di tingkat kabupaten.
Hasanuddin menambahkan bahwa pihaknya bersama Bappeda juga tengah melakukan verifikasi dan pemutakhiran data penerima manfaat di tingkat lokal, agar tidak terjadi ketimpangan atau data ganda. Ia optimistis, dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, program digitalisasi bansos akan menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat.
Langkah besar yang diambil pemerintah dalam digitalisasi bansos bukan hanya tentang teknologi, tetapi menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan negara. Dengan sistem yang transparan dan akurat, diharapkan semakin memperkecil potensi kesenjangan sosial dan memperkuat kepercayaan terhadap sistem negara. Pemerintah menaruh harapan besar bahwa digitalisasi bansos akan menjadi salah satu fondasi kuat dalam menciptakan perlindungan sosial yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan di era pemerintahan digital saat ini.
)* Pengamat Ekonomi
