Oleh: Aurellia Syahputri )*
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan tersedianya hunian layak bagi masyarakat yang terdampak bencana di berbagai wilayah Sumatera. Kebijakan ini menjadi bagian penting dari agenda pemulihan nasional yang berfokus pada percepatan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, sekaligus pemenuhan kebutuhan dasar warga selama masa tanggap darurat. Arahan tegas dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menjadi landasan utama bagi seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk bergerak cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Dalam rangka mempercepat pemulihan pascabencana, Presiden memberikan instruksi langsung kepada jajaran menteri agar pembangunan hunian bagi warga terdampak dapat segera diselesaikan. Pemerintah memandang penyediaan hunian sebagai kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda, karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan hunian sementara dipercepat sebagai solusi awal, sekaligus disiapkan hunian tetap sebagai langkah pemulihan jangka panjang.
Arahan Presiden tersebut ditegaskan kembali oleh Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengatakan bahwa Presiden menginginkan seluruh pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak bencana di Sumatera dapat segera rampung. Pemerintah menilai percepatan pembangunan ini sangat penting agar masyarakat dapat segera menempati tempat tinggal yang aman, layak, dan manusiawi, sehingga aktivitas sosial dan ekonomi dapat kembali berjalan secara bertahap.
Instruksi tersebut disampaikan setelah Presiden melakukan kunjungan langsung ke sejumlah wilayah terdampak bencana. Kunjungan lapangan ini menjadi bagian dari pendekatan kepemimpinan yang menekankan pemahaman langsung terhadap kondisi masyarakat. Dengan melihat situasi di lapangan, Presiden memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata warga, bukan sekadar berdasarkan laporan administratif.
Dalam agenda penanganan bencana nasional, Presiden menegaskan perlunya langkah cepat dan terukur dalam merealisasikan pembangunan hunian. Pemerintah memandang bahwa hunian bukan hanya bangunan fisik, melainkan fondasi bagi pemulihan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Dengan tersedianya hunian yang layak, masyarakat diharapkan dapat kembali menjalani kehidupan secara normal, sekaligus memperkuat ketahanan sosial pascabencana.
Untuk mendukung percepatan pembangunan hunian, pemerintah melibatkan berbagai unsur strategis, termasuk TNI dan Polri. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Suharyanto, mengatakan bahwa keterlibatan TNI dan Polri bertujuan mempercepat pembangunan hunian sementara bagi para korban bencana. Sinergi lintas lembaga ini diharapkan mampu mempercepat proses pembangunan sekaligus memastikan kualitas hunian yang dibangun sesuai dengan standar kelayakan.
Hunian sementara tipe 36 direncanakan dibangun dengan anggaran sekitar Rp30 juta per unit dan ditargetkan rampung dalam waktu enam bulan. Sementara itu, hunian tetap disiapkan dengan anggaran sekitar Rp60 juta per unit sebagai solusi jangka panjang. Perencanaan anggaran ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyediakan hunian yang tidak hanya cepat dibangun, tetapi juga aman dan layak huni bagi masyarakat.
Komitmen pemerintah semakin diperkuat dengan kesiapan menyediakan lahan bagi pembangunan hunian. Presiden menegaskan bahwa kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam upaya pemulihan pascabencana. Pemerintah menyatakan kesiapannya untuk mengambil langkah strategis, termasuk penyesuaian sementara terhadap Hak Guna Usaha, demi memastikan ketersediaan lahan yang memadai. Kebijakan ini mencerminkan keberpihakan negara kepada rakyat dan tekad untuk menghilangkan hambatan struktural dalam penyediaan hunian.
Selain fokus pada pembangunan hunian, Pemerintah diminta memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung di wilayah terdampak bencana. Penambahan alat berat, truk pengangkut air minum, penyediaan air bersih, serta toilet portabel terus dioptimalkan, khususnya di wilayah yang mengalami dampak paling parah, guna menjamin kelayakan hidup selama masa tanggap darurat.
Penanganan tanggap darurat bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara hingga kini terus berjalan. Pemerintah pusat dan daerah bekerja secara intensif untuk mempercepat pembangunan hunian sementara bagi masyarakat terdampak, sembari memastikan distribusi bantuan logistik dan layanan dasar berjalan lancar. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar seluruh proses penanganan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Dalam konteks koordinasi nasional tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan bahwa penanganan bencana dilakukan dengan mengerahkan seluruh kekuatan nasional. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta relawan di lapangan bergerak bersama dalam satu tujuan. Dengan cakupan bencana yang luas di tiga provinsi, tanggap darurat tetap berjalan, sementara pembangunan hunian sementara terus dipercepat dan diarahkan agar dapat langsung bertransisi menuju hunian tetap.
Secara keseluruhan, instruksi dan kebijakan yang ditempuh pemerintah menunjukkan komitmen kuat negara dalam mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera. Dengan memastikan ketersediaan hunian layak, pemenuhan kebutuhan dasar, serta kerja sama nasional yang solid, pemerintah berupaya mengembalikan kehidupan masyarakat ke kondisi yang lebih baik, stabil, dan berkelanjutan, dengan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.
)* Penulis adalah mahasiswa Jakarta tinggal di Bandung
