Oleh : Gavin Asadit )*
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 telah berjalan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Hingga awal Juli 2025, sebanyak 8,3 juta pekerja formal telah menerima bantuan senilai Rp600.000. Angka ini merupakan bagian dari target nasional sebanyak 17,3 juta penerima yang dijadwalkan akan selesai dalam waktu dekat.
Penyaluran BSU 2025 dilakukan melalui dua mekanisme utama, yakni melalui Bank Himbara (Himpunan Bank Negara) dan PT Pos Indonesia. Pemerintah menyadari pentingnya fleksibilitas dalam mekanisme distribusi agar tidak ada pekerja yang tertinggal akibat keterbatasan akses perbankan. Oleh karena itu, sejak awal Juli, jalur distribusi melalui PT Pos Indonesia semakin diintensifkan, terutama bagi penerima yang tidak memiliki rekening bank atau mengalami kendala saat proses validasi rekening.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menjelaskan bahwa sistem validasi dilakukan secara berlapis agar dana BSU benar-benar diterima oleh mereka yang memenuhi kriteria. Pemerintah juga menerapkan digitalisasi proses distribusi melalui aplikasi Pospay milik PT Pos Indonesia. Melalui aplikasi ini, penerima BSU dapat mengecek status bantuan mereka dan memperoleh QR Code yang akan digunakan untuk pencairan di Kantor Pos. Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, menyebut inovasi ini sebagai langkah strategis untuk mempercepat penyaluran bantuan sekaligus menjamin transparansi.
Lebih lanjut, Digitalisasi memungkinkan kontrol data dan penyaluran yang lebih cepat dan akurat. Penerima cukup menunjukkan QR Code yang diperoleh dari aplikasi Pospay, disertai KTP dan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan aktif, lalu proses verifikasi akan dilakukan secara digital dan transparan.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah tetap memastikan bahwa seluruh proses ini gratis dan tidak dipungut biaya. Setiap penerima bantuan cukup datang ke Kantor Pos terdekat tanpa perlu menggunakan jasa pihak ketiga atau calo. Petugas Pos akan memverifikasi identitas penerima dengan sistem digital, mengambil dokumentasi berupa foto diri dan KTP, lalu menyerahkan dana BSU secara langsung.
Sementara itu, Yassierli juga menyampaikan bahwa hingga saat ini, penyaluran tahap pertama melalui bank telah selesai, dan tahap selanjutnya melalui PT Pos sedang berlangsung. Ia menyebut, pihaknya ingin bantuan ini cepat sampai ke masyarakat, apalagi banyak yang membutuhkan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025, kriteria penerima BSU ditetapkan secara ketat. Penerima merupakan Warga Negara Indonesia yang merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai akhir April 2025, memiliki penghasilan di bawah Rp3,5 juta atau setara dengan upah minimum di wilayah masing-masing, bukan anggota TNI/Polri maupun Aparatur Sipil Negara, dan tidak sedang menerima bantuan sosial lainnya seperti PKH, BPNT, atau BPUM.
Yassierli menekankan bahwa pemerintah percaya masyarakat akan memanfaatkan dana bantuan secara bijak. Meski demikian, edukasi publik terus digencarkan agar bantuan digunakan sesuai kebutuhan produktif.
Pemerintah juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pengecekan status penerimaan BSU melalui beberapa kanal resmi. Empat saluran utama yang dapat diakses publik adalah situs resmi Kemnaker di bsu.kemnaker.go.id, situs BPJS Ketenagakerjaan di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, aplikasi JMO (Jamsostek Mobile), dan aplikasi Pospay dari PT Pos Indonesia. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak percaya pada informasi tidak resmi atau tawaran bantuan dari pihak yang tidak berkepentingan.
Kemnaker dan PT Pos Indonesia secara aktif melakukan edukasi publik melalui berbagai media dan kanal sosial agar masyarakat memahami prosedur yang sah serta tidak terjebak dalam praktik penipuan atau pungutan liar. Sunardi juga menegaskan kembali bahwa Penyaluran BSU ini tidak dipotong dan tidak melalui pihak ketiga. Jika ada yang mengaku bisa membantu mencairkan, masyarakat harus waspada dan melaporkan.
Pihak BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyedia data calon penerima juga telah menyatakan bahwa proses verifikasi dilakukan berdasarkan data terkini dan up-to-date per Mei 2025. Secara keseluruhan, pelaksanaan BSU 2025 menunjukkan perbaikan dari sisi teknologi dan proses administratif dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jika 2020 dan 2021 bergantung penuh pada bank, kini jalur alternatif melalui PT Pos Indonesia memberikan akses lebih luas dan menjangkau pekerja yang tinggal di wilayah tanpa layanan perbankan.
Hingga pertengahan Juli 2025, sisa sekitar 9 juta pekerja ditargetkan menerima dana bantuan pada gelombang akhir. Pemerintah optimis bahwa seluruh proses penyaluran akan selesai sesuai jadwal. Dengan ketepatan sasaran, digitalisasi distribusi, dan transparansi publik, program BSU 2025 diharapkan dapat membantu menjaga kestabilan ekonomi masyarakat pekerja berpenghasilan rendah serta mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional secara inklusif.
)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan
