Oleh: Adnan Ramdani )*
Perekonomian Indonesia terus berkembang menuju arah yang lebih positif, didorong oleh berbagai kebijakan reformasi struktural yang progresif. Salah satu langkah penting yang kini mulai membuahkan hasil nyata adalah pemberantasan praktik penyelundupan. Upaya pemerintah dalam menekan dan memberantas aktivitas ilegal di pelabuhan, kawasan perbatasan, dan jalur perdagangan gelap bukan hanya soal penegakan hukum semata. Lebih dari itu, langkah ini menjadi sinyal kuat bagi dunia usaha dan investor bahwa Indonesia serius menciptakan iklim ekonomi yang sehat, adil, dan berdaya saing.
Penyelundupan, baik barang konsumsi, barang mewah, hingga bahan baku industri, selama ini menjadi salah satu penghambat utama pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Aktivitas ilegal ini merusak struktur pasar, melemahkan daya saing industri dalam negeri, serta menyebabkan kerugian negara dari sisi penerimaan pajak dan bea masuk. Dalam jangka panjang, penyelundupan menciptakan ketidakpastian dan memperbesar biaya ekonomi yang harus ditanggung oleh pelaku usaha yang patuh hukum. Oleh karena itu, pemberantasan penyelundupan bukan hanya menyangkut kepentingan negara, tetapi juga merupakan bentuk keberpihakan pada pelaku ekonomi yang jujur dan berintegritas.
Langkah-langkah konkret yang telah diambil pemerintah melalui kerja sama antarinstansi, seperti Bea Cukai, Kepolisian, TNI, dan lembaga pengawasan lain, patut diapresiasi. Penangkapan kapal penyelundup di perairan laut, penggerebekan gudang-gudang ilegal, serta penerapan teknologi pengawasan berbasis digital di pelabuhan-pelabuhan besar merupakan bukti bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Transparansi dalam proses penindakan dan komitmen untuk membawa para pelaku ke jalur hukum semakin menunjukkan integritas sistem yang dibangun. Keberhasilan ini menjadi indikator penting bagi investor dalam menilai stabilitas dan kredibilitas suatu negara.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan mengatakan pemberantasan korupsi dan penyelundupan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor. Pihaknya juga menekankan pentingnya pencegahan dan penindakan yang kuat untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat dan mendatangkan investasi.
Bagi investor, kepastian hukum dan keadilan dalam persaingan usaha merupakan dua faktor utama dalam pengambilan keputusan investasi. Tidak ada investor yang ingin menanamkan modal di negara yang pasar domestiknya dibanjiri barang selundupan murah, yang menghancurkan harga dan membuat industri lokal sulit berkembang. Ketika penyelundupan diberantas, industri nasional pun memiliki ruang untuk tumbuh, karena produk dalam negeri tidak lagi harus bersaing secara tidak sehat dengan barang ilegal. Ini secara otomatis meningkatkan potensi keuntungan, memperkuat nilai tambah, dan mendorong terbukanya lapangan kerja baru
Selain itu, pemberantasan penyelundupan juga memperbaiki persepsi terhadap sistem tata kelola pemerintahan. Negara yang mampu mengendalikan peredaran barang ilegal menunjukkan kapabilitasnya dalam menjaga integritas fiskal dan keamanan nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan investor terhadap tata kelola yang baik, aliran investasi langsung cenderung meningkat. Bahkan, lembaga pemeringkat internasional pun menggunakan indikator ini dalam menilai prospek investasi suatu negara.
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang tentu menghadapi tantangan geografis yang kompleks. Namun tantangan ini bukanlah penghalang, melainkan peluang untuk membuktikan kemampuan negara dalam mengelola sumber daya dan menjaga kedaulatan ekonominya. Dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti sistem tracking logistik, pengawasan CCTV terpadu, dan integrasi data lintas lembaga, pemberantasan penyelundupan dapat dilakukan secara efisien dan berkelanjutan. Digitalisasi menjadi kunci modernisasi pengawasan, sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia siap bertransformasi menjadi pusat ekonomi yang terbuka namun tetap terkontrol.
Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga dalam mencegah penyelundupan barang ilegal yang dapat mengancam stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Pihaknya menyebutkan bahwa pemetaan yang rinci terhadap pola-pola kejahatan dan pemantauan menyeluruh melalui data dari penumpang, arus barang, dan pengiriman ekspedisi sangat penting dalam upaya pencegahan penyelundupan.
Di sisi lain, dampak positif dari pemberantasan penyelundupan juga terasa dalam peningkatan kualitas konsumsi masyarakat. Barang-barang yang masuk melalui jalur resmi umumnya telah melalui proses pengujian kualitas dan keamanan. Hal ini memberikan perlindungan bagi konsumen dari risiko barang berbahaya atau tidak sesuai standar. Sementara dari sisi fiskal, meningkatnya penerimaan negara dari pajak dan bea masuk memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan program sosial.
Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pemberantasan penyelundupan adalah pondasi penting bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan semakin minimnya celah bagi kegiatan ilegal, ekonomi nasional akan tumbuh di atas dasar yang kuat, keadilan, keterbukaan, dan persaingan sehat. Investor pun akan semakin yakin bahwa menanamkan modal di Indonesia bukan hanya menguntungkan, tetapi juga aman.
Kemudian dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, langkah Indonesia dalam memberantas penyelundupan menjadi teladan bahwa keberanian dan konsistensi dalam menegakkan hukum mampu menciptakan iklim usaha yang sehat. Dunia usaha merespons positif kebijakan ini dengan peningkatan minat investasi di sektor manufaktur, logistik, dan teknologi. Ketika fondasi ekonomi bersih dari praktik curang, maka masa depan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi regional dan global bukan lagi sekadar mimpi, melainkan tujuan yang nyata dan dalam jangkauan.
)* Penulis adalah pengamat ekonomi
