Oleh: Gina Anggraeni )*
Masyarakat diimbau menjauhi situs judi daring seperti Kingdom Group karena aktivitas semacam itu berpotensi merusak stabilitas ekonomi keluarga sekaligus menghambat keberhasilan program bantuan sosial. Pemerintah menegaskan kembali pentingnya penggunaan bansos secara bijak, mengingat bantuan tersebut dirancang untuk memperkuat daya tahan masyarakat kurang mampu, bukan diarahkan untuk aktivitas yang justru memperburuk kondisi mereka.
Komitmen pemerintah dalam memperketat validasi data bansos pun kini menjadi bagian penting dari upaya menjaga agar dana publik tersalurkan secara tepat sasaran dan tidak bergeser menjadi modal permainan judi daring yang merugikan.
Tekanan sosial ekonomi yang dihadapi sebagian keluarga penerima manfaat memang dapat menciptakan kerentanan tersendiri, termasuk tergoda pada aktivitas digital yang menjanjikan keuntungan instan. Namun pemerintah memandang bahwa upaya edukasi harus berjalan bersamaan dengan penegakan disiplin agar pola penyalahgunaan dapat dihentikan secara berkelanjutan.
Penegakan disiplin ini semakin relevan ketika temuan demi temuan menunjukkan adanya penerima bansos yang mengalihkan bantuan ke platform judi daring. Pemerintah tidak hanya menargetkan penindakan, tetapi juga memastikan masyarakat memahami konsekuensi yang melekat pada pelanggaran tersebut.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menyampaikan bahwa Kementerian Sosial tengah menimbang bentuk penegakan yang proporsional terhadap penerima bansos yang terbukti menyalahgunakan bantuan untuk aktivitas judi daring. Ia menekankan bahwa pemblokiran total menjadi salah satu opsi apabila pelanggaran kembali terulang.
Pernyataan Gus Ipul menunjukkan pemerintah tidak lagi melihat penyimpangan ini sebagai kasus sporadis, tetapi sebagai ancaman terhadap integritas program bansos yang menuntut pengawasan lebih serius. Namun demikian, pemerintah tetap memberi ruang koreksi dengan mempertimbangkan reaktivasi bagi sebagian keluarga penerima yang menunjukkan itikad memperbaiki perilaku.
Dari data yang diterima Kementerian Sosial, ratusan ribu penerima bansos terdeteksi melakukan transaksi mencurigakan yang mengarah pada judi daring. Di antara jumlah itu, ratusan ribu lainnya mengajukan reaktivasi agar bantuan dapat kembali diterima. Pemerintah kemudian menilai satu per satu permohonan tersebut berdasarkan rekomendasi PPATK dan verifikasi lapangan.
Sebagian kecil yang dinyatakan layak kembali diaktifkan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup pintu bagi mereka yang ingin memperbaiki diri, namun tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian yang kuat. Dalam enam bulan ke depan, seluruh penerima yang mendapat kesempatan kedua akan kembali dievaluasi untuk memastikan tidak terdapat penyalahgunaan ulang.
Kasus pemblokiran besar-besaran di Kota Tasikmalaya menjadi gambaran nyata mengapa validasi data bansos harus diperketat. Lebih dari dua belas ribu rekening keluarga penerima manfaat diblokir pemerintah pusat setelah sistem PPATK mendeteksi pola transaksi yang menyerupai aktivitas pada situs judi daring.
Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Budi Rachman, menyampaikan keprihatinannya karena jumlah yang terindikasi meningkat tajam dalam waktu pendek. Ia menilai data tersebut mengejutkan mengingat Tasikmalaya dikenal sebagai wilayah dengan karakter religius yang kuat. Namun ia menjelaskan bahwa penindakan dilakukan berdasarkan deteksi sistem, bukan asumsi, sehingga keputusan pemblokiran berada pada dasar yang objektif.
Pemerintah Kota Tasikmalaya bergerak melakukan edukasi kepada masyarakat agar memahami bahwa setiap aktivitas digital yang mengarah pada judi daring akan terhubung dengan identitas kependudukan, sehingga penyalahgunaan bansos tidak dapat disamarkan.
Pemerintah daerah juga membuka layanan pendampingan bagi penerima yang ingin mengajukan reaktivasi, meskipun keputusan akhir tetap berada di pihak pemerintah pusat. Langkah ini menunjukkan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, di mana satu pihak menjaga ketegasan regulasi, sementara pihak lain mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui pendekatan persuasif.
Budi mengingatkan bahwa sistem PPATK memiliki kemampuan membaca pola transaksi baik top up maupun perpindahan dana, sehingga setiap aktivitas yang beririsan dengan platform judi daring akan langsung mengundang peninjauan ulang terhadap status bantuan. Penekanan ini penting agar masyarakat memahami bahwa penyalahgunaan bansos bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi tindakan yang mencederai kebijakan negara dalam melindungi kelompok rentan.
Tidak dapat dipungkiri, kebijakan pemblokiran memunculkan gejolak di kalangan sebagian penerima bansos, terutama mereka yang merasa tidak melakukan pelanggaran. Pemerintah tetap memberi ruang klarifikasi melalui proses reaktivasi yang diajukan pemerintah daerah. Namun pemerintah pusat juga menegaskan bahwa apabila setelah pengajuan kembali sistem masih mendeteksi indikasi transaksi terkait judi daring, pemblokiran permanen dapat diberlakukan. Pendekatan ini mencerminkan konsistensi pemerintah dalam menjaga disiplin program bansos tanpa mengabaikan asas keadilan.
Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra, memandang kebijakan pemblokiran tersebut sebagai tindakan disipliner yang penting untuk menjaga kualitas pelaksanaan bansos. Ia menilai bahwa langkah tegas seperti ini seharusnya mampu memberikan dorongan moral bagi masyarakat agar tidak terjerumus ke praktik yang justru memperparah kondisi ekonomi. Ia juga mengapresiasi pemerintah pusat yang membuka pintu reaktivasi, asalkan terdapat jaminan dari pemerintah daerah bahwa penyimpangan tidak akan terulang. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara penegakan aturan dan pembinaan sosial.
Keseluruhan dinamika ini memperlihatkan bahwa peningkatan validasi data bansos merupakan strategi penting untuk memastikan perlindungan sosial berjalan efektif. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menyokong kebutuhan dasar keluarga yang berhak, bukan beralih menjadi bagian dari ekosistem judi daring yang merugikan masyarakat.
Dengan pengawasan yang semakin tegas dan sistematis, pemerintah berharap masyarakat semakin bijak memanfaatkan bantuan, sehingga tujuan besar pengentasan kemiskinan dapat tercapai secara lebih nyata dan berkelanjutan.
)* Penulis adalah kontributor Jaringan Muda Indonesia Maju (JMIM)
