Raja Ampat — Pemerintah telah menunjukkan komitmen tegas dalam memastikan bahwa aktivitas pertambangan di wilayah konservasi Raja Ampat, Papua Barat Daya, tidak mengancam keanekaragaman hayati yang menjadi kebanggaan Indonesia dan dunia.
Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah langkah konkret telah diambil oleh Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah guna merespons kekhawatiran publik terhadap aktivitas lima perusahaan tambang nikel di kawasan tersebut.
Saat meninjau langsung aktivitas tambang PT Gag Nikel, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa seluruh kegiatan pertambangan di Pulau Gag, Kawe, Manuran, Batang Pele, dan Manyaifun berada dalam pengawasan ketat.
“Saya datang ke sini untuk melihat langsung situasi di lapangan dan mendengarkan masyarakat. Hasilnya akan diverifikasi dan dianalisis oleh tim inspektur tambang,” ujar Bahlil.
Pihaknya telah memastikan bahwa aspek legalitas, perlindungan lingkungan, serta kepatuhan terhadap kawasan konservasi dan hutan lindung menjadi tolok ukur utama dalam pengelolaan tambang. Pemerintah terbuka terhadap masukan masyarakat dan siap menindaklanjuti laporan dengan tindakan teknis konkret.
“Kegiatan industri harus berjalan berdampingan dengan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal,” tambah Bahlil.
Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga datang dari DPR RI. Ketua Fraksi Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan di kawasan dengan nilai ekologis tinggi seperti Raja Ampat.
Kebijakan industri di kawasan dengan nilai ekologis tinggi seperti ini harus melalui proses evaluasi yang ketat oleh pemerintah pusat dan daerah, dengan pengawasan dari DPR, serta pelibatan aktif masyarakat setempat.
“Komitmen Fraksi Partai Gerindra sangat jelas: pembangunan harus berjalan, tapi prinsip keberlanjutan juga tetap ditegakkan. Kami menghimbau semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil, untuk bahu membahu menjaga Raja Ampat sebagai aset ekologis dan kebanggaan bangsa,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyatakan bahwa pemerintah daerah telah melakukan inspeksi langsung ke lokasi tambang, terutama PT Gag Nikel di Pulau Gag. Dari hasil peninjauan, pihaknya memastikan bahwa kondisi lingkungan masih terjaga.
“Sesuai hasil pantauan kita tadi, amanlah. Jadi info atau isu yang berkembang di media itu tidak benar. Kita lihat laut masih biru, mereka [pihak perusahaan] juga melakukan reklamasi lokasi galian dan ada penghijauan. Semua masih bagus, khusus untuk Pulau Gag,” jelas Elisa.
Elisa juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan membiarkan investasi merugikan masyarakat atau merusak lingkungan.
“Alam Raja Ampat ini adalah titipan sementara dari anak cucu kita. Investasi tidak boleh merusak lingkungan. Itu sebabnya perlu kolaborasi semua pihak,” tegasnya.
Langkah kolaboratif pemerintah pusat dan daerah ini menunjukkan bahwa Indonesia serius menjaga kelestarian Raja Ampat, tidak hanya sebagai destinasi wisata dunia, tetapi juga sebagai simbol komitmen nasional terhadap pembangunan berkelanjutan. Evaluasi yang menyeluruh dan transparan menjadi bukti nyata bahwa isu lingkungan kini menjadi prioritas dalam setiap pengambilan kebijakan strategis nasional.
