Oleh : Muhammad Iqbal )*
Gerakan Indonesia ASRI yang diluncurkan pemerintah menjadi penanda penting bahwa tata kelola lingkungan hidup kembali ditempatkan sebagai prioritas strategis nasional. Di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan peningkatan volume sampah, Indonesia membutuhkan pendekatan baru yang tidak hanya administratif, tetapi juga kultural dan moral. Peluncuran gerakan ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa persoalan lingkungan tidak bisa diselesaikan secara parsial, melainkan memerlukan orkestrasi kebijakan, keteladanan pemimpin, serta partisipasi publik yang konsisten.
Persoalan sampah di Indonesia telah lama menjadi paradoks pembangunan. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi dan aktivitas konsumsi menandakan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, lonjakan produksi sampah menjadi konsekuensi yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh sistem pengelolaan yang memadai. Banyak daerah masih bergulat dengan keterbatasan infrastruktur, rendahnya disiplin pemilahan sampah dari sumber, serta minimnya kesadaran kolektif bahwa sampah adalah tanggung jawab bersama. Dalam konteks ini, Gerakan Indonesia ASRI hadir sebagai upaya membangun kembali disiplin nasional dalam memandang lingkungan sebagai fondasi keberlanjutan.
Presiden Prabowo Subianto menempatkan isu sampah sebagai ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Arahannya kepada jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan aksi bersih lingkungan secara rutin mencerminkan pendekatan kepemimpinan yang menekankan keteladanan. Pesan tersebut mengandung makna bahwa perubahan budaya dimulai dari aparatur negara sebagai role model. Ketika birokrasi menunjukkan praktik hidup bersih dan ramah lingkungan, masyarakat akan lebih mudah mengikuti.
Dimensi menarik dari Gerakan Indonesia ASRI adalah masuknya pendekatan nilai dan spiritualitas melalui konsep ekoteologi yang diperkuat Kementerian Agama. Pendekatan ini menempatkan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan manusia. Menteri Agama Nasaruddin Umar mendorong agar pesan-pesan keagamaan terhubung dengan kesadaran ekologis, sehingga menjaga alam dipahami sebagai bagian dari pengabdian kepada Tuhan dan kepedulian terhadap sesama. Perspektif ini relevan bagi masyarakat Indonesia yang religius, karena mampu menjembatani kebijakan lingkungan dengan nilai yang hidup dalam keseharian.
Pengarusutamaan ekoteologi juga memiliki potensi jangka panjang dalam membentuk karakter generasi muda. Ketika isu lingkungan masuk ke dalam pendidikan madrasah, perguruan tinggi keagamaan, dan dakwah, maka kesadaran ekologis tidak lagi bersifat musiman. Ia menjadi bagian dari pola pikir. Langkah Kementerian Agama mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan kerjanya merupakan contoh bahwa perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Transformasi tata kelola lingkungan memang sering kali tidak bergantung pada teknologi canggih, tetapi pada perubahan perilaku.
Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup menekankan bahwa konsistensi adalah kunci. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyoroti bahwa persoalan sampah tidak cukup diatasi dengan aksi simbolik. Dibutuhkan kesinambungan, penegakan aturan, serta kolaborasi lintas sektor. Penanganan sampah yang melibatkan ribuan personel di Tangerang Selatan menggambarkan bahwa pemerintah mulai memandang persoalan ini sebagai kondisi darurat yang memerlukan respons sistematis. Data tentang besarnya timbulan sampah perkotaan yang belum terkelola menjadi pengingat bahwa waktu untuk berbenah semakin sempit.
Penegakan hukum menjadi aspek yang sering dihindari dalam diskursus lingkungan, padahal sangat menentukan. Selama ini, banyak kawasan permukiman dan unit usaha memiliki kemampuan mengelola sampah secara mandiri tetapi belum melakukannya secara optimal. Tanpa pengawasan dan sanksi, kedisiplinan sulit terbangun. Karena itu, penekanan pada aspek regulasi menunjukkan bahwa pemerintah ingin menghadirkan tata kelola lingkungan yang tidak hanya persuasif tetapi juga tegas.
Target penyelesaian sampah secara menyeluruh pada 2029 merupakan ambisi besar yang menuntut perencanaan matang. Infrastruktur pengolahan sampah, teknologi daur ulang, serta sistem pemilahan dari sumber harus dikembangkan secara paralel. Pemerintah daerah memegang peran kunci karena merekalah yang berhadapan langsung dengan realitas di lapangan. Undang-undang telah memberi kewenangan kepada kepala daerah, sehingga keberhasilan gerakan ini sangat bergantung pada komitmen lokal, bukan hanya arahan pusat.
Lebih jauh, Gerakan Indonesia ASRI dapat menjadi pintu masuk menuju ekonomi sirkular. Sampah tidak lagi dipandang sebagai residu akhir, tetapi sebagai sumber daya yang dapat diolah kembali menjadi produk bernilai. Jika dikelola serius, sektor ini mampu menciptakan lapangan kerja, menggerakkan UMKM, serta mengurangi tekanan terhadap lingkungan. Di sinilah tata kelola lingkungan bertemu dengan agenda pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Harapan terbesar dari gerakan ini adalah lahirnya budaya baru. Budaya bersih, disiplin, dan peduli lingkungan harus menjadi identitas kolektif, bukan sekadar program pemerintah. Ketika masyarakat mulai merasa malu membuang sampah sembarangan dan bangga menjaga kebersihan ruang publik, saat itulah perubahan sejati terjadi. Negara-negara yang berhasil mengelola lingkungan umumnya tidak hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga norma sosial yang kuat.
Gerakan Indonesia ASRI pada akhirnya bukan hanya tentang sampah, tetapi tentang cara pandang terhadap masa depan. Lingkungan yang terjaga adalah prasyarat kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup. Tanpa tata kelola lingkungan yang baik, pembangunan berisiko kehilangan makna. Karena itu, gerakan ini layak dipandang sebagai investasi peradaban. Konsistensi, kolaborasi, dan keteladanan akan menjadi penentu apakah harapan baru ini benar-benar menjelma menjadi perubahan nyata bagi Indonesia yang lebih aman, sehat, rapi, dan indah.
*Penulis adalah Pengamat Sosial
