Jakarta – Pemerintah terus mendorong efisiensi anggaran sebagai strategi utama dalam mempercepat pembangunan nasional. Langkah ini memastikan alokasi belanja lebih tepat sasaran dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemangkasan anggaran belanja tak prioritas sebesar Rp 306,69 triliun, mencakup anggaran kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.
Arahan Presiden menekankan agar anggaran difokuskan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, energi, dan perbaikan kesehatan.
“Perjalanan dinas yang sudah berkali-kali disampaikan, itulah area yang kita akan meminta K/L untuk melakukan efisiensi cukup dalam,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta.
Menurutnya, pos-pos anggaran yang tidak langsung memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti kegiatan seremonial, rapat, seminar, serta perjalanan dinas, akan dipangkas untuk dialihkan ke kegiatan yang lebih produktif dan berdampak langsung pada perekonomian.
“Dari realokasi efisiensi ini, anggaran bisa dialihkan ke belanja yang lebih produktif, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung industrialisasi dan hilirisasi,” imbuhnya.
Efisiensi ini dilakukan berdasarkan surat Kemenkeu S-37/MK.02/2025, yang menetapkan pemangkasan pada 16 pos belanja, termasuk alat tulis kantor (90 persen), kegiatan seremonial (56,9 persen), dan perjalanan dinas (53,9 persen). Selain itu, anggaran untuk kajian kebijakan, jasa konsultansi, dan honorarium juga mengalami pemangkasan demi memastikan alokasi yang lebih efektif.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai kebijakan efisiensi anggaran dapat mengarahkan pembangunan sesuai prioritas nasional.
“Realokasi belanja APBN akan membuat pembangunan lebih sesuai dengan yang dimaui pemerintah,” ujarnya kepada ANTARA.
Ia menambahkan bahwa efisiensi pengeluaran akan meningkatkan efektivitas APBN dan memastikan penggunaan anggaran lebih terfokus pada program prioritas.
Dengan kebijakan ini, pembangunan di berbagai sektor dapat berjalan lebih optimal sesuai kebutuhan nasional. Langkah efisiensi ini diharapakan dapat mempercepat pembangunan nasional tanpa mengorbankan sektor-sektor strategis.
Dengan pengelolaan yang transparan dan efisien, kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan serta meningkatkan kualitas belanja negara demi kesejahteraan masyarakat luas.
