Oleh: Dhita Karuniawati )*
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) telah mengumumkan susunan pengurus lengkapnya pada 24 Maret 2025 lalu. Peluncuran susunan pengurus tersebut dilakukan oleh Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, di Gedung Graha Cimb Niaga, Jakarta Selatan. Struktur lengkap pengurus BPI Danantara tidak hanya diisi oleh Warga Negara Indonesia (WNI), tetapi ada juga sejumlah Warga Negara Asing (WNA). Pemilihan berbagai pengurus Danantara ini telah berdasarkan rekam jejak profesionalitas dan bebas dari muatan politis.
Dalam dunia bisnis yang kompetitif, perusahaan besar seperti Danantara menghadapi tantangan besar dalam mengelola aset mereka secara efisien. Aset yang dimiliki oleh perusahaan besar tidak hanya bernilai tinggi tetapi juga sangat beragam, mulai dari properti, mesin, kendaraan, hingga aset tidak berwujud seperti hak paten dan merek dagang. Pengelolaan yang tidak tepat dapat menyebabkan pemborosan, penurunan nilai aset, atau bahkan kerugian finansial yang signifikan.
Untuk menghindari risiko tersebut, Danantara mempercayakan pengelolaan asetnya kepada tenaga profesional yang memiliki keahlian dalam manajemen aset, strategi investasi, serta pemeliharaan aset jangka panjang.
BPI Danantara telah resmi menjadi dana investasi negara atau sovereign wealth fund (SWF) dengan dana kelolaan hingga Rp 15.000 triliun. Pengelolaan aset besar oleh BPI Danantara merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan profesionalisme tinggi. Dengan strategi yang tepat dalam pencatatan, pemeliharaan, investasi, serta pemanfaatan teknologi, badan pengelola investasi ini dapat memastikan bahwa asetnya terus berkembang dan memberikan manfaat optimal.
BPI Danantara berkomitmen mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, manajemen risiko, akuntabilitas, serta transparansi dalam menjalankan bisnisnya. Di tengah dinamika gejolak pasar, pengumuman pengurus Danantara itu diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik dan pelaku pasar.
Dari susunan yang diumumkan, Danantara dipimpin oleh Rosan Roeslani sebagai CEO, didampingi Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer (COO) dan Pandu Sjahrir sebagai Chief Investment Officer (CIO). Dewan Pengawas diisi oleh nama-nama seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Muliaman Hadad, dan Sri Mulyani Indrawati. Untuk posisi Pengarah Danantara diduduki oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Sementara itu, Dewan Penasihat mencakup tokoh internasional seperti Ray Dalio, Helman Sitohang, Jeffrey Sachs, hingga Thaksin Shinawatra.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan jajaran Danantara diisi oleh orang-orang yang profesional dan kredibel. Presiden Prabowo Subianto pun tidak menitipkan orang-orang untuk dimasukkan dalam jajaran Danantara. Sebagai lembaga investasi, Danantara harus dikelola secara profesional.
Bahlil mengatakan, Danantara diisi orang yang profesional dan kredibel agar menjadi instrumen yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
Bahlil tidak masalah jajaran Danantara diisi banyak tokoh-tokoh asing. Karena tokoh asing yang menjabat jajaran Danantara adalah orang-orang profesional.
Struktur kepengurusan yang diisi oleh para tenaga profesional berpengalaman dari dalam dan luar negeri ini mendapat apresiasi positif dari kalangan pelaku pasar dan pengamat ekonomi. Hal tersebut diyakini mampu menjaga kepercayaan pasar.
Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, mengatakan komposisi pengurus Danantara mampu memberikan sinyal positif kepada pelaku pasar. Keberadaan Danantara dapat meningkatkan kapitalisasi pasar modal Indonesia melalui penggalangan dana investasi yang dilakukan secara profesional.
Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia, Hardjuno Wiwoho, turut memberikan pandangan optimistis, namun dengan catatan. Ia menyebut bahwa kepercayaan pasar terhadap Danantara akan bergantung pada tiga syarat utama. Korupsi harus diberantas, indeks persepsi korupsi Indonesia harus naik hingga setara dengan negara-negara maju dan modern. Hanya dengan itu rakyat bisa percaya bahwa Danantara benar-benar akan dikelola secara profesional.
Hardjuno menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset senilai lebih dari Rp15.000 triliun tersebut.
Sementara itu, Chief Economist & Head of Research Mirae Asset Sekuritas, Rully Arya Wisnubroto, mengatakan bahwa individu yang terpilih memiliki rekam jejak panjang serta keahlian di bidangnya.
Menurut Rully, penunjukan ini merupakan langkah yang tepat untuk membawa pengelolaan investasi nasional ke arah yang lebih profesional dan global.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan aturan baru terkait pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara di Istana Kepresidenan, pada 24 Februari 2025. Peresmian badan ini dilakukan untuk mengelola investasi dan aset negara.
Dengan berdirinya Danantara, untuk pertama kalinya pengelolaan BUMN di Indonesia akan berada dalam satu holding besar. Dividen dari perusahaan-perusahaan negara akan dikelola secara terpusat oleh Danantara.
Peresmian Danantara menjadi tonggak baru pengelolaan investasi di Indonesia. Badan ini juga sebagai bagian dari Asta Cita, visi ekonomi Presiden Prabowo untuk mendorong investasi berkelanjutan dan inklusif demi pertumbuhan ekonomi.
Dengan mandat mengelola aset BUMN dan mendanai 20 proyek strategis nasional, Danantara diharapkan menjadi pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan, sekaligus menjaga kepercayaan pasar melalui tata kelola yang baik.
Dengan tata kelola yang baik dan kolaborasi internasional, BPI Danantara diharapkan dapat menjadi model baru bagi dana kekayaan negara yang tidak hanya berinvestasi pada aset, tetapi juga membangun masa depan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
