Oleh: Marini Ningsih Toemewang
Apresiasi publik terus mengalir seiring langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang membuka ruang dialog luas dalam menentukan arah kebijakan luar negeri strategis.
Keputusan melibatkan organisasi kemasyarakatan Islam dan mantan menteri luar negeri dalam pembahasan keikutsertaan Indonesia pada Board of Peace menandai pendekatan diplomasi yang semakin inklusif, terukur, dan berakar pada konsensus nasional.
Langkah tersebut tidak hanya memperlihatkan kehati-hatian pemerintah, tetapi juga memperkuat legitimasi politik luar negeri Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks.
Board of Peace, sebuah badan internasional yang diinisiasi untuk mengawal transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pascakonflik, menjadi isu sentral dalam serangkaian pertemuan di Istana Kepresidenan pada awal Februari 2026.
Pemerintah memandang forum tersebut sebagai instrumen tambahan untuk memperjuangkan kepentingan kemanusiaan Palestina secara lebih konkret. Dalam konteks tersebut, Presiden Prabowo memilih jalur konsultatif dengan mengundang tokoh-tokoh ormas Islam, pemimpin pondok pesantren, serta diplomat senior agar setiap keputusan strategis berdiri di atas pemahaman yang utuh dan berimbang.
Keterlibatan ormas Islam mendapat sorotan luas karena mencerminkan upaya pemerintah menyelaraskan diplomasi negara dengan aspirasi umat. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf memosisikan partisipasi Indonesia di Board of Peace sebagai langkah realistis untuk memperluas ruang kontribusi Indonesia bagi perjuangan Palestina.
Dukungan tersebut lahir setelah Presiden Prabowo memaparkan secara komprehensif kondisi global, situasi di Gaza, serta peluang yang tersedia bagi Indonesia untuk bertindak lebih progresif dan berdampak. PBNU menilai bahwa keterlibatan aktif Indonesia tidak boleh berhenti pada simbolik politik, melainkan harus diarahkan pada hasil nyata yang meringankan penderitaan rakyat Palestina.
Yahya juga menekankan pentingnya kewaspadaan dalam setiap langkah diplomatik. Dukungan ormas Islam disertai pesan agar Indonesia tidak terseret arus kebijakan global yang berpotensi merugikan kepentingan Palestina.
Dalam kerangka tersebut, keikutsertaan Indonesia di Board of Peace dipahami sebagai bagian dari strategi lebih besar untuk menjaga keberpihakan, sekaligus memperluas pengaruh Indonesia dalam proses perundingan internasional.
Pemerintah dinilai berhasil meyakinkan para tokoh agama bahwa diplomasi realistis tidak identik dengan kompromi nilai, melainkan sarana untuk mencapai tujuan kemanusiaan secara lebih efektif.
Dukungan serupa juga mengalir dari Majelis Ulama Indonesia. Ketua Umum MUI Anwar Iskandar memandang keterlibatan Indonesia di Board of Peace sejalan dengan prinsip kemaslahatan umat dan kemanusiaan universal.
MUI menilai bahwa perjuangan Palestina membutuhkan keterlibatan aktif negara-negara mayoritas Muslim dalam forum global agar upaya penghentian konflik dan perlindungan warga sipil dapat berjalan lebih terkoordinasi. Posisi Indonesia dianggap strategis karena mampu menjembatani kepentingan dunia Islam dengan dinamika politik internasional yang lebih luas.
Selain merangkul ormas Islam, Presiden Prabowo juga melibatkan mantan menteri luar negeri dan diplomat senior untuk menguji ketahanan kebijakan tersebut dari perspektif pengalaman dan kepakaran.
Mantan Menlu Hassan Wirajuda menilai langkah pemerintah sebagai praktik diplomasi yang matang karena didahului proses konsultasi dengan negara-negara mayoritas Muslim. Menurutnya, kehadiran delapan negara berpenduduk mayoritas Islam di Board of Peace berpotensi menjadi kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan, terutama mengingat forum tersebut diinisiasi oleh Amerika Serikat.
Hassan memandang bahwa keterlibatan Indonesia tidak perlu disikapi secara apriori hanya karena berada di luar kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejarah diplomasi internasional menunjukkan banyak penyelesaian konflik lahir dari mekanisme alternatif di luar PBB dan tetap menghasilkan dampak signifikan.
Dalam pandangan tersebut, Board of Peace dapat dimanfaatkan sebagai kanal tambahan untuk memperjuangkan kepentingan Palestina, selama Indonesia menjaga kedaulatan sikap dan konsistensi tujuan kemanusiaan.
Pertemuan dengan mantan diplomat juga berfungsi meluruskan berbagai persepsi publik yang berkembang. Pemerintah dinilai transparan dalam menjelaskan bahwa belum ada keputusan final terkait besaran maupun waktu kontribusi pendanaan Indonesia.
Setiap bantuan diarahkan murni untuk kepentingan kemanusiaan rakyat Gaza, bukan agenda politik sempit. Pendekatan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pemerintah tidak bertindak tergesa-gesa, melainkan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.
Secara lebih luas, pelibatan ormas Islam dan mantan menlu menunjukkan upaya pemerintah membangun konsensus nasional sebelum melangkah lebih jauh di panggung internasional. Diplomasi tidak lagi diposisikan sebagai domain eksklusif elite negara, tetapi sebagai proses kolektif yang melibatkan suara moral, pengalaman historis, dan kepentingan strategis bangsa. Pendekatan tersebut memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor yang berdaulat, kredibel, dan konsisten dalam membela kemerdekaan Palestina.
Pada akhirnya, apresiasi yang terus mengalir terhadap langkah pemerintah mencerminkan penerimaan publik atas model diplomasi dialogis yang ditempuh Presiden Prabowo. Dengan menyatukan pandangan ormas Islam dan diplomat senior, pemerintah menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace bukan keputusan reaktif, melainkan hasil perhitungan matang yang berakar pada nilai konstitusi, solidaritas kemanusiaan, dan kepentingan nasional jangka panjang.
Pendekatan tersebut menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih kokoh dalam mengawal perdamaian Palestina sekaligus menjaga martabat diplomasi nasional di tengah percaturan global. (*)
Konsultan Strategi Politik Internasional – Asosiasi Politika Nasional
