)* Adhika Atmaja
Setiap tahun, bulan Juni menjadi momen yang ditunggu oleh jutaan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, Polri, dan para pensiunan di Indonesia. Pasalnya, di bulan inilah pemerintah mencairkan gaji ke-13 sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun, lebih dari sekadar kompensasi tahunan, distribusi gaji ke-13 ternyata memiliki dampak yang lebih luas bagi perekonomian nasional. Seperti yang ditegaskan Menteri Keuangan, pencairan gaji ke-13 ini mampu membawa perubahan positif perekonomian nasional.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa Gaji 13 yang diberikan pada bulan Juni 2025 diharapkan agar dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional karena dapat mendorong konsumsi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan.
Salah satu faktor utama yang membuat distribusi gaji ke-13 begitu penting adalah peranannya dalam mendorong daya beli masyarakat. Momentum pencairan yang berdekatan dengan awal tahun ajaran baru membuat banyak keluarga ASN memanfaatkan tambahan pendapatan ini untuk kebutuhan pendidikan anak. Mulai dari biaya pendaftaran sekolah, pembelian seragam, alat tulis, hingga perlengkapan elektronik seperti laptop atau ponsel pintar, semuanya masuk dalam daftar belanja. Peningkatan konsumsi ini secara langsung meningkatkan permintaan di berbagai sektor, terutama ritel, jasa pendidikan, dan logistik.
Tak berhenti di sana, perputaran uang dari gaji ke-13 ini juga berdampak signifikan terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ketika masyarakat memiliki daya beli yang lebih tinggi, mereka cenderung berbelanja lebih banyak, termasuk produk dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha lokal. Penjual seragam sekolah, tukang jahit, pedagang alat tulis, hingga jasa les privat, semuanya merasakan lonjakan permintaan. Dalam konteks ini, gaji ke-13 bukan hanya menghidupkan pasar konsumsi, tetapi juga menjadi stimulus riil bagi sektor produktif domestik.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti mengatakan bahwa pemberian gaji ke-13 kepada ASN secara penuh cukup berdampak dalam meningkatkan daya beli masyarakat di tengah inflasi pangan, kebijakan ini aman dalam meningkatkan jumlah uang beredar di masyarakat, sehingga memberikan ruang pergerakan harga secara terkendali yang tetap dalam sasaran inflasi pemerintah. Namun, daya beli juga bisa terjaga akibat adanya multiplier effect.
Multiplier effect atau efek pengganda merujuk pada fenomena ketika pengeluaran pemerintah atau individu menghasilkan dampak ekonomi yang berlipat ganda. Ketika ASN menerima gaji ke-13 dan membelanjakannya, pelaku usaha mendapatkan pendapatan lebih besar, yang kemudian digunakan lagi untuk konsumsi atau investasi. Rantai ini terus berputar, memperkuat aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Dalam konteks perekonomian Indonesia yang berbasis konsumsi, setiap kebijakan fiskal yang memperkuat daya beli masyarakat kelas menengah—seperti ASN—memiliki potensi besar untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah tampaknya sadar betul akan potensi ini. Dalam berbagai pernyataannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa kebijakan pemberian gaji ke-13 tidak semata-mata untuk menjaga semangat kerja ASN, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen fiskal yang strategis. Di tengah ketidakpastian global, mulai dari konflik geopolitik, ketegangan ekonomi antara negara-negara besar, hingga dampak perubahan iklim terhadap harga komoditas, menjaga stabilitas ekonomi domestik menjadi prioritas. Pemberian gaji ke-13 menjadi salah satu langkah konkrit dalam menjaga momentum pertumbuhan dari dalam negeri.
Lebih jauh lagi, dampak positif dari distribusi gaji ke-13 tidak hanya bersifat jangka pendek. Ketika pelaku UMKM mendapatkan suntikan permintaan secara musiman, sebagian dari mereka akan terdorong untuk mengembangkan usaha. Misalnya, dengan memperluas produksi, menambah tenaga kerja, atau meningkatkan kapasitas distribusi. Artinya, efek ekonomi dari kebijakan ini bisa menjalar ke penciptaan lapangan kerja baru dan pertumbuhan usaha lokal yang lebih stabil. Jika dikelola dengan baik, siklus ini bisa berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa keberhasilan multiplier effect ini sangat bergantung pada perilaku konsumsi masyarakat dan kesiapan sektor ekonomi lokal dalam merespons lonjakan permintaan. Pemerintah daerah, misalnya, perlu memastikan bahwa distribusi gaji ke-13 tidak hanya mengalir ke konsumsi barang impor atau sektor informal yang tidak berkontribusi pada penerimaan pajak. Dorongan untuk membeli produk lokal, penggunaan aplikasi digital milik dalam negeri, serta edukasi keuangan menjadi aspek penting untuk memaksimalkan dampak positif dari kebijakan ini.
Dalam kacamata kebijakan publik dan intelijen ekonomi, distribusi gaji ke-13 dapat dilihat sebagai salah satu alat intervensi yang cerdas dan bertarget. Dengan menyalurkan dana secara langsung ke kelompok masyarakat yang stabil secara finansial dan memiliki tanggungan rumah tangga aktif, pemerintah memastikan bahwa stimulus benar-benar berdampak pada aktivitas ekonomi riil. Ini berbeda dengan pendekatan subsidi menyeluruh yang kadang tidak tepat sasaran.
Dengan demikian, kebijakan pemberian gaji ke-13 bukan sekadar bentuk penghargaan kepada ASN. Ia adalah instrumen strategis dalam kebijakan fiskal nasional yang mampu menggerakkan sektor konsumsi, memperkuat UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga pertumbuhan ekonomi dalam menghadapi tekanan global. Selama distribusinya tepat waktu dan konsisten, multiplier effect dari gaji ke-13 akan terus menjadi denyut nadi tambahan yang menjaga ekonomi Indonesia tetap dinamis dari tahun ke tahun.
)* Pengamat Ekonomi Indonesia
