Jakarta — Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi basah akibat pergeseran awal musim hujan. BMKG memprediksi 61,08 persen daratan Indonesia mengalami kemunduran awal musim hujan, sementara puncaknya tetap berlangsung pada Desember hingga Februari. Kolaborasi lintas sektor dan pemantauan informasi cuaca diperlukan untuk mengantisipasi banjir, tanah longsor, banjir bandang, dan angin kencang.
Direktur Perubahan Iklim BMKG, Fachry Radjab, menjelaskan bahwa keterlambatan awal musim hujan perlu diwaspadai karena hujan dapat langsung mencapai intensitas tinggi ketika musim hujan tiba.
“Satu hal yang perlu kami sampaikan juga bahwa awal musim hujan datangnya mundur, tapi puncaknya sama. Artinya puncak musim hujan akan tetap terjadi di Desember, Januari, Februari, namun perlu waspada ketika musim hujan langsung puncak,” ujar Fachry.
BMKG memperingatkan potensi bencana hidrometeorologi basah akibat curah hujan tinggi, sementara El Nino diprediksi bertahan hingga awal 2027. Menghadapi ancaman tersebut, BPBD Kabupaten Pemalang menekankan koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi banjir, tanah longsor, dan angin kencang.
Kepala BPBD Kabupaten Pemalang, Agus Ikmaludin, menekankan pentingnya kesiapsiagaan lintas sektor dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi basah. Sinergi antarlembaga diperlukan untuk memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta langkah penanganan darurat dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
Dukungan juga diberikan Perum Perhutani melalui Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pekalongan Timur, khususnya dalam upaya mitigasi di kawasan hutan dan wilayah sekitarnya. KSS Perencanaan KPH Pekalongan Timur, Hardono, menyampaikan bahwa keikutsertaan Perhutani dalam rapat koordinasi merupakan bentuk komitmen dalam mendukung mitigasi dan penanggulangan bencana.
“KPH Pekalongan Timur siap bersinergi dan berkolaborasi aktif dengan BPBD serta instansi terkait dalam upaya mitigasi, pemantauan daerah rawan, hingga tindakan tanggap darurat. Koordinasi yang kuat di awal musim hujan ini sangat krusial untuk meminimalisir risiko serta dampaknya bagi masyarakat,” ujar Hardono mewakili Administratur KPH Pekalongan Timur.
Penguatan koordinasi antara BMKG, BPBD, Perhutani, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas upaya pengurangan risiko bencana. Masyarakat juga perlu mengikuti perkembangan informasi cuaca dan peringatan dini BMKG, menjaga lingkungan, serta memahami jalur evakuasi di wilayah rawan. Melalui langkah antisipatif dan respons yang terkoordinasi, dampak bencana hidrometeorologi basah diharapkan dapat diminimalkan sekaligus memperkuat ketangguhan masyarakat menghadapi dinamika musim hujan.
