Oleh : Rahmat Hidayat )*
Di tengah perubahan konstelasi geopolitik dan ekonomi dunia, Indonesia menghadapi tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat posisi sebagai negara yang memiliki kemandirian dalam menentukan arah pembangunan. Persaingan kekuatan besar, fragmentasi perdagangan, perubahan rantai pasok, serta penggunaan kebijakan ekonomi sebagai instrumen geopolitik membuat negara-negara berkembang tidak cukup hanya menjadi pasar atau penerima kebijakan global. Indonesia perlu memastikan bahwa keterlibatannya dalam ekonomi multilateral mampu memperbesar ruang pengambilan keputusan nasional sekaligus memperjuangkan kepentingan negara berkembang.
Momentum tersebut terlihat dari keterlibatan aktif Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi BRICS ke-18 di New Delhi pada 12–13 September 2026. Forum tersebut secara khusus membahas penguatan multilateralisme, tata kelola global yang inklusif, serta pertumbuhan ekonomi global yang lebih berkelanjutan. Kehadiran Indonesia sebagai anggota penuh BRICS menunjukkan bahwa politik luar negeri dan strategi ekonomi Indonesia diarahkan untuk memperluas pilihan kerja sama, bukan menggantungkan kepentingan nasional pada satu kekuatan ekonomi tertentu.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa negara berkembang harus terlibat langsung dalam proses pembentukan tata kelola global. Menurutnya, apabila negara berkembang tidak menjadi bagian dari proses negosiasi, ketentuan internasional pada akhirnya dapat ditetapkan dan diterapkan tanpa cukup mempertimbangkan kepentingan mereka. Karena itu, Indonesia perlu mengambil peran aktif untuk membentuk tata kelola global yang lebih inklusif, representatif, dan berkeadilan.
Pernyataan tersebut memiliki makna strategis. Menjadi negara yang tidak mudah didikte bukan berarti Indonesia harus mengambil posisi berseberangan dengan negara-negara besar. Sebaliknya, Indonesia perlu memiliki kemampuan untuk bernegosiasi dengan semua pihak berdasarkan kepentingan nasional. Prinsip ini menempatkan multilateralisme sebagai instrumen untuk memperluas ruang diplomasi ekonomi, membuka akses pasar, menarik investasi, memperkuat teknologi, serta memastikan kepentingan nasional tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap kerja sama internasional.
Pendekatan tersebut semakin relevan ketika perdagangan global menghadapi ketidakpastian. Kebijakan tarif, hambatan non-tarif, konflik geopolitik, dan perubahan pola investasi dapat memengaruhi perekonomian Indonesia. Namun, ketahanan ekonomi tidak hanya dibangun melalui perlindungan pasar domestik. Indonesia juga perlu memperluas pasar ekspor dan meningkatkan kemampuan industri nasional agar tidak bergantung pada beberapa negara tujuan maupun komoditas tertentu.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya diversifikasi pasar dan komoditas ekspor. Saat neraca perdagangan Juli 2026 kembali mencatat surplus, pemerintah menilai kinerja tersebut menunjukkan perdagangan Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global. Budi juga mendorong pelaku usaha memanfaatkan peluang di berbagai pasar tujuan dan memperluas pasar ekspor produk Indonesia.
Diversifikasi menjadi salah satu kunci agar Indonesia tidak mudah terpengaruh oleh keputusan ekonomi satu kekuatan global. Semakin banyak mitra dagang yang dimiliki, semakin besar pula ruang Indonesia dalam menentukan pilihan. Kerja sama perdagangan dengan kawasan Asia, Timur Tengah, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin harus terus diperkuat secara proporsional. Demikian pula dengan keikutsertaan dalam berbagai forum ekonomi seperti ASEAN, G20, WTO, dan BRICS yang dapat menjadi saluran untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia.
Kekuatan ekonomi multilateral pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh jumlah forum yang diikuti, tetapi oleh kemampuan Indonesia membawa kepentingan nasional ke dalam forum tersebut. Indonesia perlu aktif mendorong sistem perdagangan yang terbuka, transparan, inklusif, dan berbasis aturan. Dengan pendekatan tersebut, multilateralisme tidak menjadi arena untuk mengikuti keputusan negara kuat, tetapi menjadi ruang untuk membangun kesepakatan yang memberikan manfaat lebih seimbang bagi seluruh negara.
Kemandirian juga harus diperkuat dari dalam negeri. Diplomasi ekonomi akan memiliki daya tawar lebih besar apabila Indonesia memiliki industri yang kompetitif, sumber daya manusia berkualitas, ketahanan pangan dan energi, infrastruktur yang memadai, serta kemampuan teknologi yang semakin kuat. Dukungan pembiayaan terhadap sektor berorientasi ekspor juga penting. Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong LPEI menyediakan pembiayaan dengan bunga yang lebih murah bagi industri tekstil, furnitur, dan manufaktur yang terdampak ketidakpastian geopolitik. Langkah tersebut menunjukkan kebijakan domestik dapat digunakan untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha menghadapi tekanan eksternal.
Purbaya juga mengarahkan agar LPEI tidak semata-mata mengejar pendapatan bunga, tetapi lebih berorientasi pada kebutuhan riil dunia usaha. Kebijakan tersebut penting karena daya tahan ekonomi nasional tidak boleh hanya bertumpu pada kemampuan pemerintah menghadapi gejolak, melainkan harus ditopang oleh kemampuan perusahaan nasional mempertahankan produksi, meningkatkan ekspor, dan memasuki pasar internasional.
Menjadi Indonesia yang tidak mudah didikte bukan berarti menutup diri dari dunia. Justru sebaliknya, Indonesia harus semakin terbuka, tetapi dengan posisi tawar yang semakin kuat. Keaktifan dalam BRICS, ASEAN, G20, WTO, dan berbagai mekanisme kerja sama lainnya perlu diarahkan untuk memastikan suara Indonesia ikut membentuk aturan, bukan sekadar mengikuti aturan. Dengan ekonomi domestik yang tangguh, pasar ekspor yang terdiversifikasi, industri yang kompetitif, dan diplomasi ekonomi yang aktif, Indonesia dapat menjadikan multilateralisme sebagai kekuatan strategis untuk menjaga kedaulatan pilihan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
)* Pemerhati Masalah Ekonomi
