*) Oleh: Rizky Fahmi Alamsyah
Pembangunan kesejahteraan tidak cukup hanya dengan memperbesar anggaran perlindungan sosial, tetapi juga membutuhkan ketepatan dalam menentukan siapa yang paling membutuhkan intervensi negara. Di sinilah Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) memiliki posisi strategis sebagai fondasi kebijakan sosial yang lebih akurat dan berkeadilan. Pemerintah terus membenahi tata kelola DTSEN agar berbagai program bantuan dan pemberdayaan masyarakat tidak lagi bertumpu pada data yang usang atau tidak sesuai dengan kondisi riil. Pemutakhiran data menjadi penting karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis dan dapat berubah akibat pekerjaan, pendapatan, perubahan komposisi keluarga, maupun berbagai tekanan ekonomi. Dengan demikian, pembenahan DTSEN bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian dari upaya memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh kelompok yang membutuhkan.
Lebih lanjut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kategori desil ditentukan berdasarkan survei ekonomi dan DTSEN yang memuat kondisi sosial, ekonomi, serta peringkat kesejahteraan masyarakat. Basis data tersebut dibangun melalui penggabungan berbagai sumber data pemerintah yang kemudian dipadankan dengan data kependudukan. Mekanisme tersebut menunjukkan upaya pemerintah membangun satu rujukan yang lebih terintegrasi dalam membaca kondisi masyarakat secara nasional. Dengan basis data yang semakin terpadu, kebijakan perlindungan sosial dapat diarahkan berdasarkan tingkat kebutuhan, bukan semata-mata berdasarkan pendekatan administratif. Pada akhirnya, akurasi data menjadi instrumen penting untuk memastikan distribusi manfaat pembangunan bergerak lebih dekat kepada prinsip pemerataan.
Namun, keberadaan DTSEN tidak boleh dipahami sebagai basis data yang statis. Airlangga Hartarto menekankan bahwa posisi desil masyarakat dapat berubah seiring perubahan kondisi sosial dan ekonomi, sehingga pemutakhiran menjadi kebutuhan yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Keluarga yang sebelumnya berada dalam kelompok rentan dapat mengalami peningkatan kesejahteraan, sementara kelompok lain dapat jatuh ke kondisi yang membutuhkan dukungan lebih besar. Dinamika tersebut menuntut pemerintah memiliki sistem yang mampu menangkap perubahan secara cepat dan menerjemahkannya menjadi kebijakan yang adaptif. Karena itu, pemutakhiran DTSEN merupakan bentuk keseriusan pemerintah menjaga agar kebijakan sosial tetap relevan dengan realitas masyarakat.
Sejalan dengan itu, penggunaan DTSEN di tingkat daerah memperlihatkan bahwa reformasi data mulai diterjemahkan ke dalam praktik pelayanan publik. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah, R.M. Ikmanto, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menggunakan DTSEN yang valid dan mutakhir sebagai salah satu dasar penyaluran bantuan sosial. Langkah tersebut penting karena pemerintah daerah berada pada posisi paling dekat dengan masyarakat dan memiliki peran menentukan dalam memastikan bantuan benar-benar diterima kelompok yang berhak. Ketepatan data bukan hanya mencegah bantuan salah sasaran, tetapi juga mengurangi risiko adanya masyarakat yang seharusnya menerima dukungan justru terlewat dari intervensi. Dengan demikian, kualitas DTSEN di tingkat nasional harus diikuti kemampuan pemerintah daerah memanfaatkan dan memperbaruinya secara konsisten.
Lebih jauh, R.M. Ikmanto menempatkan akurasi data bukan sekadar instrumen untuk menyalurkan bantuan, melainkan bagian dari strategi mengangkat masyarakat miskin menuju kemandirian. Perspektif ini penting karena perlindungan sosial idealnya tidak berhenti pada pemberian bantuan konsumtif, tetapi menjadi jembatan menuju peningkatan kapasitas ekonomi penerima manfaat. Data yang akurat memungkinkan pemerintah mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan masyarakat sehingga intervensi dapat diarahkan secara lebih tepat, termasuk melalui program pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan. Dengan pendekatan tersebut, DTSEN dapat menjadi fondasi bagi kebijakan yang tidak hanya mengurangi beban kemiskinan, tetapi juga memperbesar peluang masyarakat untuk keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan. Artinya, reformasi data memiliki konsekuensi langsung terhadap kualitas strategi pengentasan kemiskinan.
Selanjutnya, dukungan terhadap pemutakhiran DTSEN juga datang dari Anggota DPR RI Vita Ervina yang menilai pembaruan data diperlukan agar penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran. Dukungan legislatif tersebut memperlihatkan bahwa perbaikan basis data merupakan kebutuhan bersama yang melampaui kepentingan satu lembaga atau kementerian. Pemerintah membutuhkan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan agar proses pemutakhiran tidak berhenti pada pembaruan angka, tetapi menghasilkan data yang benar-benar dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat, kualitas data dapat terus diuji sekaligus diperbaiki. Sinergi tersebut menjadi modal penting untuk membangun sistem perlindungan sosial yang lebih responsif terhadap perubahan.
Pada saat yang sama, pemutakhiran DTSEN juga harus dibarengi dengan penguatan tata kelola dan mekanisme verifikasi di lapangan. Data yang terintegrasi akan kehilangan nilai strategis apabila tidak diperiksa secara berkala atau tidak mampu merefleksikan perubahan kondisi masyarakat. Karena itu, pembaruan harus dilakukan dengan pendekatan yang terukur, transparan, dan melibatkan pemerintah daerah sebagai garda terdepan validasi kondisi sosial ekonomi. Pemerintah juga perlu memastikan koordinasi antarlembaga berjalan efektif sehingga tidak kembali muncul fragmentasi data yang selama ini berpotensi menghambat ketepatan kebijakan. Semakin kuat tata kelolanya, semakin besar pula kemampuan DTSEN menjadi instrumen pengambilan keputusan berbasis bukti. Pada titik itulah data tidak lagi sekadar kumpulan angka, melainkan menjadi fondasi kehadiran negara dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.
*) Analis Kebijakan Publik
