Oleh: Zahra Anindita )*
Penguatan ketahanan ekonomi nasional tidak hanya ditentukan oleh kondisi industri besar dan aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan. Ketahanan ekonomi yang kuat justru bertumpu pada kemampuan negara membangun fondasi ekonomi hingga ke tingkat desa. Dalam konteks itulah, pemerintah menghadirkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen strategis untuk memperkuat perekonomian rakyat sekaligus memperluas pemerataan pembangunan.
Keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun ekonomi dari bawah. Program ini tidak hanya dirancang sebagai wadah kegiatan usaha masyarakat, tetapi juga menjadi sarana memperkuat ekosistem ekonomi desa yang lebih produktif, modern, dan berkelanjutan.
Saat ini sebanyak 83 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah berdiri di berbagai wilayah Indonesia. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang mampu menjangkau masyarakat hingga ke daerah-daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap berbagai layanan ekonomi.
Pemerintah memahami bahwa pembangunan ekonomi modern tidak dapat dipisahkan dari transformasi digital. Karena itu, penguatan koperasi desa juga diiringi dengan pembangunan infrastruktur teknologi yang semakin luas dan merata di seluruh Indonesia.
Direktur Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Farida Dewi Maharani, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur digital yang dilakukan pemerintah tidak hanya berorientasi pada penyediaan jaringan telekomunikasi.
Pemerintah juga berupaya memastikan infrastruktur tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi desa dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Farida memandang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki posisi strategis dalam menopang perekonomian nasional. Namun demikian, tantangan yang masih dihadapi adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital oleh sebagian besar pelaku UMKM dan koperasi.
Data yang disampaikan Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan bahwa dari sekitar 60 juta UMKM di Indonesia, baru sekitar 40 persen yang telah masuk ke dalam ekosistem digital. Kondisi tersebut menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk terus mempercepat proses digitalisasi di berbagai sektor ekonomi masyarakat.
Pemerintah meyakini transformasi digital akan membuka peluang yang lebih luas bagi koperasi dan UMKM untuk meningkatkan produktivitas. Melalui pemanfaatan teknologi, pelaku usaha dapat memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat daya saing produk lokal di tengah persaingan ekonomi yang semakin dinamis.
Upaya pemerintah memperluas konektivitas nasional juga menunjukkan hasil yang signifikan. Cakupan jaringan 4G telah menjangkau hampir seluruh populasi Indonesia, sementara layanan 5G terus diperluas di berbagai pusat ekonomi dan kawasan strategis. Infrastruktur tersebut menjadi fondasi penting bagi percepatan transformasi ekonomi digital di tingkat desa.
Farida menilai bahwa desa memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Potensi tersebut dapat berkembang lebih cepat apabila didukung oleh konektivitas internet yang memadai serta peningkatan literasi digital masyarakat. Karena itu, penguatan koperasi desa menjadi bagian penting dari strategi pembangunan nasional yang lebih inklusif.
Modernisasi tata kelola koperasi juga menjadi perhatian pemerintah. Asisten Deputi Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi, Riza Azmi, menjelaskan bahwa seluruh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa atau Simkopdes sebagai bagian dari transformasi kelembagaan.
Riza menjelaskan bahwa Simkopdes dirancang untuk menciptakan tata kelola koperasi yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Kehadiran platform digital tersebut memungkinkan anggota koperasi memperoleh akses layanan yang lebih mudah sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi secara keseluruhan.
Selain memperkuat aspek digitalisasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga diproyeksikan menjadi solusi terhadap berbagai persoalan ekonomi yang selama ini dihadapi masyarakat pedesaan. Salah satu persoalan yang masih sering ditemukan adalah ketergantungan sebagian masyarakat terhadap rentenir dan tengkulak.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman, menilai koperasi desa memiliki peluang besar untuk mengurangi ketergantungan tersebut apabila mampu menyediakan layanan pembiayaan yang mudah diakses oleh masyarakat.
Rizal menjelaskan bahwa ketergantungan terhadap rentenir tidak semata-mata disebabkan kebutuhan modal yang tinggi. Keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal juga menjadi faktor yang mendorong masyarakat mencari alternatif pembiayaan yang lebih cepat meskipun memiliki risiko yang besar.
Pemerintah telah menyiapkan berbagai skema pembiayaan melalui unit usaha koperasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat desa. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menghadirkan alternatif yang lebih baik dibandingkan praktik pinjaman informal yang selama ini membebani masyarakat.
Rizal juga menilai bahwa koperasi perlu dikembangkan sebagai ekosistem layanan ekonomi yang lengkap. Selain menyediakan pembiayaan, koperasi perlu terhubung dengan pelatihan usaha, akses pasar, digitalisasi, serta kemitraan dengan berbagai sektor produktif agar manfaat yang diterima masyarakat menjadi lebih besar.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada akhirnya memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Keberadaan koperasi yang tersebar hingga ke pelosok daerah memungkinkan manfaat pembangunan ekonomi dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.
Dukungan pemerintah terhadap digitalisasi, penguatan tata kelola, perluasan akses pembiayaan, dan peningkatan kapasitas usaha menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi desa telah menjadi bagian penting dari agenda nasional. Melalui langkah tersebut, pemerintah tidak hanya memperkuat ekonomi masyarakat desa, tetapi juga membangun fondasi ketahanan ekonomi nasional yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan.
*) Analis Kebijakan Publik dan Ekonomi Desa
