Oleh: Andi Saputra Wijaya )*
Pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memutus rantai kemiskinan struktural melalui perluasan akses pendidikan yang lebih adil dan tepat sasaran. Salah satu instrumen kebijakan yang kini dikonsolidasikan secara serius adalah Program Sekolah Rakyat, yang dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem agar tidak terjebak dalam keterbatasan struktural yang diwariskan lintas generasi.
Program ini diposisikan bukan sekadar sebagai fasilitas pendidikan alternatif, melainkan sebagai strategi intervensi sosial yang terukur. Melalui Sekolah Rakyat, negara hadir sejak awal untuk memastikan bahwa kondisi ekonomi keluarga tidak lagi menjadi penghalang utama bagi anak dalam memperoleh pendidikan yang layak, berkelanjutan, dan bermartabat.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan proses seleksi siswa Sekolah Rakyat untuk tahun berjalan dengan target daya tampung mencapai 30 ribu peserta didik. Target ini disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur, khususnya penyelesaian gedung-gedung permanen yang menjadi tulang punggung operasional program tersebut.
Setiap unit Sekolah Rakyat dirancang dengan kapasitas sekitar 300 siswa yang terbagi merata pada jenjang pendidikan dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Desain ini mencerminkan pendekatan berjenjang yang terintegrasi, sehingga peserta didik dapat menempuh pendidikan secara berkesinambungan tanpa harus berpindah sistem atau lingkungan belajar.
Di luar aspek fisik, pemerintah juga mempersiapkan ekosistem pendukung secara menyeluruh. Ketersediaan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta mekanisme seleksi siswa menjadi perhatian utama agar kualitas layanan pendidikan tetap terjaga sejak tahap awal. Pemerintah menempatkan kualitas sebagai prasyarat mutlak, bukan konsekuensi yang menyusul kemudian.
Proses seleksi siswa Sekolah Rakyat dirancang melibatkan lintas institusi, termasuk dinas sosial, dinas pendidikan, dan Badan Pusat Statistik. Kolaborasi ini bertujuan memastikan bahwa data calon peserta didik benar-benar valid dan mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang sesungguhnya. Akurasi data menjadi fondasi agar program ini tepat sasaran dan tidak menyimpang dari tujuan awalnya.
Sasaran utama Sekolah Rakyat difokuskan pada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin sesuai kategori desil terbawah. Penajaman sasaran ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan Sekolah Rakyat sebagai instrumen afirmatif, bukan program umum yang berpotensi kehilangan fokus sosialnya.
Arahan Presiden Prabowo Subianto turut mempertegas komitmen tersebut. Presiden meminta agar seluruh proses seleksi dijalankan secara transparan dan bersih dari praktik-praktik yang mencederai rasa keadilan. Penekanan ini sekaligus menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan kebijakan strategis negara yang harus dijaga integritasnya sejak perencanaan hingga pelaksanaan.
Komitmen di tingkat nasional juga tercermin dari peresmian operasional 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi. Sebaran ini memperlihatkan upaya pemerintah menjangkau berbagai wilayah, sekaligus membangun fondasi awal menuju perluasan skala program dalam beberapa tahun ke depan.
Pemerintah memproyeksikan jumlah peserta didik Sekolah Rakyat akan meningkat signifikan pada akhir 2026. Dari sekitar 15 ribu siswa saat ini, jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi sekitar 30 ribu dalam waktu dekat, sebelum akhirnya berkembang menuju skala yang jauh lebih besar sesuai visi jangka panjang.
Presiden juga menyampaikan bahwa sasaran akhir program ini adalah membangun kampus-kampus Sekolah Rakyat dengan kapasitas hingga seribu murid per lokasi. Dengan pendekatan bertahap dan terukur, Sekolah Rakyat diarahkan menjadi sistem pendidikan sosial berskala nasional yang mampu menampung hingga ratusan ribu anak dari keluarga rentan.
Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari DPR RI. Anggota Komisi VIII, Atalia Praratya, memandang Sekolah Rakyat sebagai jaring pengaman sosial di bidang pendidikan yang sangat dibutuhkan, terutama bagi anak-anak yang selama ini berisiko terputus dari akses belajar karena keterbatasan ekonomi.
Atalia menilai inisiatif yang diusung Kementerian Sosial ini mencerminkan kehadiran negara dalam membuka ruang pendidikan yang lebih inklusif. Namun demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran, kualitas pendampingan, serta keterpaduan dengan layanan perlindungan sosial lainnya.
Menurut Atalia, sinergi lintas sektor menjadi kunci agar Sekolah Rakyat tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan kebijakan pendidikan, perlindungan anak, dan layanan kesejahteraan sosial. Kolaborasi antara kementerian, pemerintah daerah, masyarakat, dan satuan pendidikan diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan responsif terhadap kebutuhan anak.
Atalia juga menyoroti pentingnya fungsi sekolah sebagai ruang yang mampu mendeteksi dini kesulitan psikososial pada anak. Pendekatan ini dinilai penting agar sekolah tidak hanya berperan sebagai tempat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang perlindungan yang mencegah risiko sosial yang lebih berat.
Atalia menilai pemilihan lokasi Sekolah Rakyat juga perlu semakin selektif dengan mempertimbangkan sebaran kemiskinan yang lebih banyak terjadi di wilayah pedesaan. Penempatan sekolah yang terlalu terpusat di perkotaan berpotensi menjauhkan akses bagi anak-anak miskin yang tinggal di desa.
Dengan pemilihan lokasi yang lebih tepat, Sekolah Rakyat diharapkan benar-benar menjangkau kelompok sasaran utama dan tidak menimbulkan jarak sosial maupun psikologis bagi peserta didik. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan awal program sebagai instrumen pemutus kemiskinan struktural.
Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar yang harus dijamin negara, bukan beban yang ditanggung keluarga miskin. Dengan kebijakan yang terukur, transparan, dan berpihak, Sekolah Rakyat diproyeksikan menjadi fondasi penting dalam membangun mobilitas sosial dan masa depan generasi yang lebih setara.
)* Penulis adalah Kontributor Pertiwi Institute
