Oleh: Fikri Maulana Hakim )*
Pemerintah terus menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak hanya diukur dari capaian ekonomi makro, melainkan dari sejauh mana negara mampu menjamin kualitas hidup yang layak bagi seluruh rakyat. Dalam kerangka tersebut, akses pendidikan menjadi fondasi utama, terutama bagi kelompok masyarakat yang hidup di wilayah rentan, termasuk daerah yang terdampak bencana.
Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa orientasi pembangunan Indonesia diarahkan pada terwujudnya kehidupan yang maju dan modern, di mana seluruh rakyat merasakan peningkatan kualitas hidup secara nyata. Kualitas hidup tersebut mencakup terpenuhinya kebutuhan dasar seperti pangan bergizi, layanan kesehatan, pendidikan yang layak, serta penghasilan yang memadai.
Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, Presiden menempatkan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu terobosan penting. Program ini dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga paling rentan melalui pendidikan berasrama yang terintegrasi, sekaligus menjadi langkah konkret negara dalam memutus mata rantai kemiskinan struktural.
Sekolah Rakyat diposisikan bukan sekadar sebagai institusi pendidikan, tetapi sebagai instrumen pemulihan dan perlindungan sosial. Pendekatan ini menjadi semakin relevan di wilayah yang terdampak bencana, di mana kerusakan infrastruktur, terganggunya ekonomi keluarga, dan tekanan psikologis sering kali menyebabkan anak-anak kehilangan akses pendidikan secara berkelanjutan.
Presiden menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat rintisan saat ini telah beroperasi di 166 lokasi yang tersebar di 131 kabupaten dan kota pada 34 provinsi. Cakupan wilayah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjangkau daerah-daerah dengan tingkat kerentanan tinggi, termasuk kawasan yang rawan bencana di berbagai pulau di Indonesia.
Pemerintah menargetkan pengembangan Sekolah Rakyat secara bertahap hingga mencapai 500 sekolah pada 2029 dengan daya tampung sekitar 500.000 anak dari keluarga paling rentan. Target tersebut menuntut kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam penyediaan lahan, dukungan layanan dasar, serta penguatan ekosistem sosial di sekitar sekolah.
Upaya menghadirkan akses pendidikan di daerah terdampak bencana juga tercermin dari langkah Kementerian Pekerjaan Umum dalam mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Provinsi Aceh. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pembangunan sekolah merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pemulihan pascabencana, karena pendidikan menentukan masa depan masyarakat dalam jangka panjang.
Menurut Dody, pemerintah tidak cukup hanya membangun kembali infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan. Negara juga harus memastikan bahwa anak-anak di wilayah terdampak bencana dapat kembali belajar di ruang yang aman, layak, dan berkualitas. Oleh karena itu, Sekolah Rakyat dipandang sebagai instrumen strategis untuk memutus siklus kemiskinan yang kerap diperparah oleh bencana alam.
Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Aceh dikerjakan melalui dua paket besar dengan nilai kontrak sekitar Rp1,53 triliun dan mulai dilaksanakan pada akhir 2025. Proyek ini dirancang dengan masa pelaksanaan 240 hari kalender sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan percepatan pemulihan pendidikan.
Menteri PU menekankan bahwa percepatan pembangunan bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan komitmen moral negara kepada anak-anak Aceh agar tidak kehilangan waktu belajar lebih lama. Sekolah yang dibangun diarahkan menjadi kawasan pendidikan terpadu, bukan sekadar gedung konvensional.
Setiap Sekolah Rakyat dilengkapi dengan asrama siswa dan guru, laboratorium keterampilan, ruang kelas berbasis teknologi, perpustakaan modern, pusat pembelajaran digital, serta fasilitas kesehatan dan olahraga. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar kuantitas bangunan, tetapi juga kualitas lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh.
Di sisi lain, Kementerian Sosial juga berperan aktif dalam memperluas penyelenggaraan Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyambut baik antusiasme sejumlah kepala daerah yang menyatakan kesiapan untuk menghadirkan Sekolah Rakyat di wilayah masing-masing, termasuk daerah yang memiliki kerentanan sosial dan geografis.
Menteri Sosial mendorong pemerintah daerah untuk segera menyiapkan lahan atau gedung yang memenuhi persyaratan, dengan penekanan bahwa lokasi yang diusulkan harus berstatus jelas dan bukan tanah sengketa. Menurutnya, kesiapan lahan menjadi faktor penentu percepatan pembangunan sekolah permanen.
Menteri Sosial menegaskan bahwa semakin cepat kesiapan lahan dipenuhi, semakin cepat pula masyarakat dapat merasakan kehadiran Sekolah Rakyat. Program ini, menurutnya, merupakan miniatur pengentasan kemiskinan karena intervensi dilakukan secara simultan terhadap anak dan orang tua.
Anak-anak dari keluarga desil satu dan dua berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional disekolahkan secara penuh, sementara orang tua mereka diberdayakan melalui berbagai program sosial dan ekonomi. Pendekatan ini memastikan bahwa dampak Sekolah Rakyat tidak berhenti pada pendidikan anak, tetapi juga meningkatkan ketahanan keluarga.
Dalam penguatan tata kelola, Menteri Sosial kembali menegaskan pentingnya pengawasan ketat dalam proses penjangkauan calon siswa. Pemerintah pusat dan daerah dipandang memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan tidak ada praktik curang yang mencederai tujuan program.
Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah menunjukkan bahwa kehadiran negara di daerah terdampak bencana tidak bersifat sementara. Pendidikan dijadikan sebagai pintu masuk pemulihan jangka panjang, sekaligus sebagai jaminan bahwa anak-anak yang hidup dalam kondisi paling sulit tetap memiliki kesempatan yang adil untuk membangun masa depan yang lebih baik.
) *Penulis adalah kontributor Jeka Media
