Oleh: Yusuf Rinaldi)*
Dalam beberapa tahun terakhir, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Indonesia telah mengambil langkah berani dan strategis dalam menjaga kesinambungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mengelola dan mengonsolidasikan aset-aset BUMN yang sebelumnya terpecah dan tersebar di berbagai perusahaan.
Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kekayaan negara ini dapat dikelola secara optimal, efisien, dan transparan. Salah satu langkah besar yang diambil adalah pembentukan Danantara Indonesia, yang berfungsi sebagai pengelola aset negara dengan fokus pada konsolidasi dan transformasi BUMN, untuk mencapai laba yang lebih tinggi, memperkuat akuntabilitas, dan memberi kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.
Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya menekankan pentingnya penyatuan aset BUMN yang tersebar di ribuan perusahaan. Dengan lebih dari 1 triliun dolar Amerika Serikat yang berhasil dihimpun dalam satu pengelolaan melalui Danantara, upaya ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan kekayaan negara dalam satu manajemen terpadu. Sebelumnya, aset-aset negara yang tersebar membuat pengelolaannya menjadi kurang efektif dan efisien, yang berdampak pada kinerja ekonomi nasional yang belum optimal.
Penyatuan ini bukan hanya soal menggabungkan berbagai aset fisik dan finansial, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan-perusahaan BUMN agar dapat mengoptimalkan kontribusinya terhadap perekonomian negara. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik korupsi yang dapat merugikan negara dengan melakukan pemanggilan terhadap mantan pimpinan BUMN yang terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan.
Selain konsolidasi, Danantara juga fokus pada program transformasi yang melibatkan proyek-proyek strategis yang dapat meningkatkan kontribusi BUMN terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu langkah yang sangat signifikan adalah hilirisasi sumber daya alam Indonesia, seperti pengolahan bauksit menjadi alumina, pengembangan biofuel, dan berbagai proyek hilirisasi lainnya yang akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional.
Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa pada 2026, Danantara menargetkan laba BUMN mencapai sekitar Rp350 triliun, seiring dengan selesainya 41 proyek yang tengah dikerjakan, termasuk proyek hilirisasi dan program transformasi yang melibatkan merger dan konsolidasi BUMN. Menurutnya, pencapaian ini akan mendongkrak return on asset serta memperkuat kontribusi BUMN dalam setoran pajak dan peran sosial.
Tak hanya fokus pada sektor manufaktur dan sumber daya alam, Danantara juga mulai membenahi sektor asuransi yang selama ini dianggap memiliki banyak masalah, terutama dalam hal tata kelola yang tumpang tindih. Dalam sektor ini, langkah besar yang diambil adalah pemisahan antara General Insurance dan Credit Insurance (Penjaminan). Langkah ini penting untuk menyelamatkan mandat Askrindo dan Jamkrindo sebagai tulang punggung program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memiliki peran vital dalam mendukung pembiayaan sektor UMKM di Indonesia.
Dony Oskaria menjelaskan bahwa pemisahan bisnis ini bukan hanya soal struktur, tetapi juga terkait dengan risiko yang dihadapi. Jika kedua lini bisnis ini digabungkan, maka akan sulit untuk memisahkan antara risiko asuransi kerugian biasa dengan risiko penjaminan kredit. Oleh karena itu, Danantara melakukan kajian mendalam untuk memastikan bahwa bisnis penjaminan tetap terpisah dengan risiko asuransi kerugian.
Konsolidasi sektor asuransi ini diharapkan dapat mengurangi risiko dan memastikan perusahaan-perusahaan asuransi BUMN berjalan secara efisien dan sehat, baik secara finansial maupun operasional. Dengan pendirian Indonesia Financial Group (IFG) sebagai holding perusahaan asuransi BUMN, Danantara mengharapkan adanya pengelolaan yang terpusat dan profesional, untuk memperkuat kinerja perusahaan asuransi BUMN dan memberi dampak positif terhadap perekonomian nasional.
Danantara juga berkomitmen untuk memotong jumlah perusahaan asuransi BUMN yang terlibat dalam sektor ini dari 15 menjadi hanya 3 perusahaan pada 2026. Ini merupakan langkah besar yang diambil untuk memastikan perusahaan-perusahaan asuransi negara memiliki spesialisasi yang jelas dan fokus dalam menjalankan tugasnya. Langkah konsolidasi ini bukan hanya soal efisiensi operasional, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap perusahaan memiliki ruang usaha yang jelas dan terstruktur.
Dalam hal ini, Danantara juga melakukan koordinasi intensif dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan proses pemisahan dan konsolidasi berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menimbulkan risiko besar terhadap sistem keuangan negara. OJK juga menyambut baik langkah ini, dengan menekankan pentingnya pemisahan yang jelas antara lini usaha, karena hal ini akan meningkatkan ketahanan modal dan manajemen risiko yang sangat dibutuhkan untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.
Transformasi besar yang dilakukan Danantara Indonesia merupakan langkah maju dalam menjaga kesinambungan BUMN dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia. Dengan berbagai proyek hilirisasi, pemisahan lini bisnis di sektor asuransi, dan konsolidasi BUMN, Danantara siap menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
)*Penulis merupakan Pengamat Ekonomi
