Oleh: Natanael Pekei*
Keberhasilan aparat keamanan dalam menindak tegas Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah Yahukimo patut diapresiasi sebagai capaian strategis negara dalam menjaga kedaulatan, melindungi masyarakat sipil, dan memulihkan stabilitas keamanan di Papua Pegunungan. Operasi terukur yang dilaksanakan Satuan Tugas Komando Operasi TNI Habema tidak hanya menunjukkan kapasitas operasional aparat, tetapi juga menegaskan kehadiran negara secara nyata di wilayah yang selama ini rentan terhadap gangguan keamanan bersenjata. Dalam konteks ini, penegakan hukum yang tegas dan profesional menjadi prasyarat penting bagi terciptanya rasa aman, kepastian hukum, serta keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
Penguasaan dua markas utama OPM Kodap XVI/Yahukimo di kawasan Jalan Gunung, Distrik Dekai, merupakan langkah taktis yang berdampak strategis. Wilayah tersebut sebelumnya dikenal sebagai episentrum gangguan keamanan, mulai dari penembakan terhadap pesawat dan kendaraan, pembakaran fasilitas pendidikan, hingga intimidasi terhadap warga sipil. Dengan mengendalikan titik-titik kunci yang menjadi basis aktivitas kelompok bersenjata, aparat berhasil mempersempit ruang gerak, memutus jalur logistik dan komunikasi, serta menurunkan eskalasi ancaman terhadap warga. Dampak langsungnya adalah terbukanya ruang aman bagi aktivitas harian masyarakat yang selama ini terhambat oleh ketakutan dan ketidakpastian.
Keberhasilan operasi ini juga mencerminkan perencanaan matang dan disiplin tinggi prajurit di medan yang tidak mudah. Infiltrasi melalui hutan, pengendalian situasi saat terjadi kontak tembak, hingga pengamanan lokasi pasca-operasi menunjukkan standar profesionalisme yang konsisten dengan mandat penegakan hukum. Temuan barang bukti berupa senjata api, amunisi, perangkat komunikasi, dan dokumen organisasi memperkuat penilaian bahwa markas tersebut memiliki fungsi strategis dalam orkestrasi kekerasan. Dengan demikian, penguasaan markas tidak hanya bersifat simbolik, melainkan substantif dalam melemahkan kapasitas operasional kelompok separatis bersenjata.
Panglima Koops Habema, Mayjen TNI Lucky Avianto, dalam berbagai penjelasan resminya menekankan bahwa operasi tersebut dirancang untuk menjamin keselamatan masyarakat dan menegakkan kedaulatan negara dengan tetap mengedepankan profesionalisme prajurit. Penekanan pada kesiapsiagaan, disiplin, dan kepatuhan terhadap hukum menegaskan bahwa langkah tegas aparat bukan tindakan serampangan, melainkan bagian dari strategi komprehensif yang berorientasi pada perlindungan warga sipil. Perspektif ini penting untuk dipahami publik agar penilaian terhadap operasi keamanan tidak terlepas dari tujuan utamanya, yakni menciptakan rasa aman dan ketertiban.
Lebih jauh, keberhasilan di Yahukimo memberikan pesan kuat bahwa negara tidak membiarkan kekerasan bersenjata merongrong hak dasar masyarakat. Kehadiran aparat di wilayah rawan bukan sekadar respons insidental, tetapi komitmen berkelanjutan untuk memastikan layanan publik, pendidikan, dan aktivitas ekonomi dapat berjalan normal. Stabilitas keamanan merupakan fondasi bagi pembangunan; tanpa rasa aman, intervensi kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur akan selalu berada dalam bayang-bayang ancaman. Oleh karena itu, operasi keamanan yang efektif harus dipandang sebagai enabler bagi agenda pembangunan yang inklusif.
Apresiasi publik terhadap langkah tegas aparat juga harus diiringi dengan pemahaman bahwa penanganan keamanan di Papua memerlukan pendekatan menyeluruh. Penegakan hukum yang tegas perlu berjalan seiring dengan upaya dialog, pembangunan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, dialog dan pembangunan hanya dapat berlangsung efektif bila ancaman kekerasan diminimalkan. Dalam konteks ini, keberhasilan Koops Habema mempersempit ruang gerak OPM menjadi prasyarat penting bagi pembukaan ruang-ruang damai yang lebih luas.
Dari sudut pandang tata kelola keamanan nasional, operasi terukur di Yahukimo menunjukkan sinergi antara intelijen, perencanaan, dan pelaksanaan di lapangan. Keberhasilan tersebut menegaskan kapasitas negara dalam mengelola wilayah dengan tantangan geografis dan keamanan yang kompleks. Ini sekaligus memperkuat kepercayaan publik bahwa aparat keamanan mampu bertindak tegas tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan warga sipil.
Pada akhirnya, mengapresiasi keberhasilan aparat keamanan bukan berarti menutup mata terhadap kebutuhan pendekatan humanis dan pembangunan jangka panjang. Sebaliknya, apresiasi ini menempatkan penegakan hukum sebagai fondasi awal yang memungkinkan strategi komprehensif berjalan efektif. Keberhasilan di Yahukimo patut dijadikan momentum untuk memperkuat stabilitas, mempercepat pemulihan sosial-ekonomi, dan memastikan bahwa masyarakat Papua Pegunungan dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan aman dan bermartabat. Negara hadir, aparat bekerja profesional, dan masyarakat berhak merasakan hasilnya dalam bentuk rasa aman yang berkelanjutan.
*Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kebijakan Daerah Papua
